JAKARTA, SELASA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Abdul Azis, mengatakan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri masih belum beres. Azis mengatakan persoalan jumlah pemilih belum pasti hingga saat ini.
"Ada persoalan besar soal pemilih, data yang diinformasikan kepada kami itu ada sebesar 13 juta (WNI di luar negeri) tapi data dari Deplu, pemilih itu sekitar 1.7 juta," ujar Azis di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Azis, perbedaan signifikan data itu memang bukan menjadi tanggung jawab KPU namun KPU wajib memantau dan memastikan pemutakhiran DPS segera dilakukan. Salah satu tindakan yang diambil KPU adalah bertandang ke Sabah, Serawak dan Brunai Darussalam seperti yang dilakukan oleh Anggota KPU, Andi Nurpati. Menurut Azis, di daerah-daerah ini banyak keluhan soal TKI ilegal.
"Kita memang mau mengetahui apakah WNI di sana itu memang banyak. Itu diproses untuk mengetahui DPS yang lebih mendekati realitasnya. Kita bisa tahu lebih dekat lewat teman-teman Deplu tapi lebih bagus anggota mendengar langsung bagaimana," tandas Azis.
Survei awal ke negara-negara tetangga ini nantinya akan dijadikan bahan perbandingan untuk melakukan konsolidasi dengan PPLN dan KBRI setempat dalam rangkaian perjalanan anggota KPU ke 9 negara lain dari 9 September-2 November.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang