DPS Luar Negeri Belum Beres

Kompas.com - 02/09/2008, 15:27 WIB

JAKARTA, SELASA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Abdul Azis, mengatakan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri masih belum beres. Azis mengatakan persoalan jumlah pemilih belum pasti hingga saat ini.

"Ada persoalan besar soal pemilih, data yang diinformasikan kepada kami itu ada sebesar 13 juta (WNI di luar negeri) tapi data dari Deplu, pemilih itu sekitar 1.7 juta," ujar Azis di Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Azis, perbedaan signifikan data itu memang bukan menjadi tanggung jawab KPU namun KPU wajib memantau dan memastikan pemutakhiran DPS segera dilakukan. Salah satu tindakan yang diambil KPU adalah bertandang ke Sabah, Serawak dan Brunai Darussalam seperti yang dilakukan oleh Anggota KPU, Andi Nurpati. Menurut Azis, di daerah-daerah ini banyak keluhan soal TKI ilegal.

"Kita memang mau mengetahui apakah WNI di sana itu memang banyak. Itu diproses untuk mengetahui DPS yang lebih mendekati realitasnya. Kita bisa tahu lebih dekat lewat teman-teman Deplu tapi lebih bagus anggota mendengar langsung bagaimana," tandas Azis.

Survei awal ke negara-negara tetangga ini nantinya akan dijadikan bahan perbandingan untuk melakukan konsolidasi dengan PPLN dan KBRI setempat dalam rangkaian perjalanan anggota KPU ke 9 negara lain dari 9 September-2 November.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau