Pemerintah Bentuk Tim Dampingi Pertamina
JAKARTA, SELASA -
Pemerintah membentuk tim gugus tugas untuk mendampingi PT (Persero) Pertamina dalam mempercepat dan memperluas distribusi kompor dan tabung elpiji 3 kilo. Tim yang menyertakan anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung dan departemen terkait itu, bertujuan untuk memonitor langsung program konversi minyak tanah ke elpiji. Hal ini disampaikan Direktur Utama Pertamina Ari H Soemarno, dalam keterangan pers, seusai rapat koordinasi konversi minyak tanah ke elpiji yang dipimpin Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (2/9) sore. Dalam rakor itu hadir pula sejumlah menteri di antaranya Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kepala BPKP Didi Widayadi. Tim gugus tugas itu untuk pendampingan langsung Pertamina yang melaksanakan konversi minyak tanah ke epliji. Ini program yang paling utama prioritasnya dan perlu dilakukan percepatan sehingga bisa saja dalam pelaksanaannya diperlukan kegiatan ekstra dan terobosan sehingga perlu pendampingan, ujar Ari. Menurut Ari, tujuanny tim tersebut adalah agar Pertamina tetap dapat mengikuti dan menyesuaikannya dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Silakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dan kita sangat terbuka. Tim pendamping inilah yang akan memberikan klarifikasi agar semuanya dapat berlangsung. Kritik program konversi memang cuckup banyak. Karena programa ini menghilangkan kebiasaan masyarakat dan mengurangi jumlah subsidi, tambah Ari. Bantah pengalihan Ditanya soal semakin maraknya pengalihan tabung 12 kilo ke tabung 3 kilo oleh masyarakat karena jauh lebih murah, Ari membantah. Menurut Ari, tidak mungkin tabung 3 kilo dapat merembes ke kelompok masyrakat mampu mengingat program konversi diperuntukkan untuk keluarga miskin sehingga di luar kelompok itu tidak mungkinm mendapatkannya. "Justru sekarang ini banyak keluarga ekonomi menengah yang beralih dari minyak tanah ke tabung elpiji 12 kilo, dan bukan ke tabung 3 kilo. Karena, memang adanya perbedaan kenaikan harga gas dari tabung tersebut yang hanya Rp 1.500. Oleh sebab itu, tidak mungkin terjadi migrasi dari tabung 12 kg ke tabung 3 kg," lanjut Ari. Sementara, mengenai target konversi minyak tanah ke elpiji di Jabodetabek, Ari menyebutkan telah selesai. Untuk itu, Pertamina akan memperluas ke wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Di Jabodetabek telah selesai, semua telah ditarik minyak tanahnya dan sekarang diperluas ke wilayah lain, khususnya Jabar, Jateng dan Jatim," papar Ari. Dikatakan Ari, dari program konversi minyak tanah ke elpiji sejak akhir 2007 sampai dengan 1 september 2008 ini, telah terdistribusi 12 juta tabung dan kompor atau sekitar 40 persen dari target 2008 sebesar 2,1 juta kilo liter. Meskipun pencapaian distribusi tabung baru mencapai 40 persen, akan tetapi minyak tanah yang bisa ditarik juga sudah cukup besar, yaitu mencapai 60 persen atau 1,37 juta kilo liter dengan pengisian elpiji sekitar 300.000 ton. Jabodetabek, Bogor, Tangerang dan Bekasi sudah terkonvesi dan ditarik minyak tanah sehingga sekarang sudah diperluas. Penarikan minyak tanah itu, telah menghasilkan penghematan subsidi Rp 7,7 triliun, yang bila dikurangi biaya untuk tabung dan sebagainya, maka penghematan bersih sekitar Rp 5,8 triliun sampai 1 September, demikian Ari.
