KPK Awasi Penyusunan Anggaran Depdiknas

JAKARTA, RABU - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawasi perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Komisi X DPR. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat-rapat komisi DPR soal anggaran pendidikan itu dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, serta pemuda dan olah raga, di Jakarta, Rabu (3/9). KPK dan Komisi X sepakat untuk mendukung penganggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  

KPK minta ijin untuk bisa hadir di rapat-rapat komisi DPR dengan mitra kerjanya, baik yang terbuka dan tertutup untuk meninjau sistem perencanaan dan penyusuan RAPBN 2009. KPK bertindak sebagai peninjau saja, tidak terlibat sebagai pengambil kebijakan. KPK akan mengkaji sistem perencanaan dan penyusunan anggaran itu untuk memberi masukan sehingga kelemahan-kelemahan dalam sistem tersebut yang mungkin membuka peluang korupsi bisa diperbaiki, kata Ketua KPK Antasari Azhar.

Menurut Antasari, Depdiknas menjadi salah satu sampel untuk dikaji karena alokasi anggaran di departemen ini besar dan terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Dari laporan-laporan yang masuk, Depdiknas merupakan lembaga yang dinilai punya potensi korupsi besar, apalagi anggaran pendidikan nasional pada tahun 2009 akan mencapai 20 persen dari APBN atau senilai Rp 224 triliun.

KPK itu tugasnya bukan cuma melakukan penindakan dan penangkapan. Pencegahan korupsi juga harus dilakukan. Kajian dilakukan di 14 departemen dan satu badan. Pencegahan ini perlu supaya tidak ada modus baru korupsi serta koruptor baru, kata Antasari.

Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno mendukung KPK yang hendak mengawasi sistem perencanaan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKA-KL dengan mitra kerja 2009.  

Soal dana dekonsentrasi juga sulit untuk diawasi. Jika kami menanyakan soal dana yang tidak jelas, pemerintah pusat dan daerah enak saja saling lempar tanggung jawab. Menteri bilang itu sudah jadi urusan Gubernur, sedangkan Gubernur bilang itu kebijakan pemerintah pusat. Padahal nilainya mencapai triliunan rupiah, kata Irwan.