Astro Malaysia dan Lippo Resmi Pecah Kongsi

JAKARTA, JUMAT -  Akhirnya, Astro All Asia Networks Plc (Astro Malaysia) secara resmi mengumumkan pengakhiran kerjasamanya dengan PT Direct Vision, kemarin. Dus, kongsi Astro Malaysia dan Grup Lippo dalam bisnis televisi berbayar di Indonesia resmi bubar.

Dalam keterangan resmi kepada otoritas bursa Malaysia kemarin (4/9), Astro Malaysia menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk tidak memperbarui penggunaan merek atau Trademark Licence Agreement dengan Direct Vision. Masa perjanjian ini usai 31 Agustus 2008. Kendati perjanjian sudah berakhir, Astro Malaysia masih memberi kelonggaran pada Direct Vision hingga 30 September 2008 untuk menggunakan merek dan konten Astro. "Agar Direct Vision bisa mencari cara lain untuk mengurangi dampak pada pelanggannya," begitu bunyi pernyataan Astro. Perpanjangan pemakaian jasa dan konten Astro Malaysia ini ongkosnya RM 20 juta (Rp 52 miliar).

Astro Malaysia mengambil keputusan ini setelah Grup Lippo, sebagai pemegang saham Direct Vision, tak juga membayar tagihan Astro Malaysia senilai RM 805 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun. Duit sebanyak itu sebagai biaya operasional Direct Vision, sejak tiga tahun lalu sampai 1 September 2008.

Selain alasan tersebut, Perusahaan milik Konglomerat Malaysia Ananda Krishnan ini agaknya kesal karena Lippo tidak juga melepas 51 persen saham Direct Vision kepada Astro Malaysia sesuaiperjanjian. "Mereka tetap minta pembayaran untuk saham itu sebesar 250 juta dollar AS," ungkap sumber KONTAN yang dekat dengan Astro Malaysia.

Menanggapi keputusan Astro Malaysia ini, manajemen Direct Vision menegaskan tetap akan memanfaatkan perpanjangan waktu tersebut dengan melayani pelanggan. Direct Vision berjanji tak akan menelantarkan pelanggannya. "Ini merupakan dedikasi para karyawan sebagai operator TV terkemuka kepada para pelanggan," ungkap Halim Mahfudz, Senior Vice President Corporate Affair Direct Vision.

Mungkinkah dalam sebulan ini sikap Lippo bakal lebih melunak? "Kelanjutan joint venture dan proses pembicaraan soal ini merupakan wewenang para pemegang saham," tutur Halim yang enggan berbicara lebih jauh mengenai hal itu. (Bagus Marsudi)