PKB Pro Gus Dur Datangi KPUD Kediri

KEDIRI, SENIN - Sedikitnya 15 orang pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pendukung KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kediri, Senin (8/9) sore.

Mereka meminta KPUD melakukan klarifikasi ulang terkait kepengurusan partai yang sah menyusul adanya putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 3 September 2008.

Massa diterima langsung oleh Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Agus Edi Winarto di ruang rapat. Tidak ada aksi unjukrasa, pertemuan pun berlangsung damai. Namun demikian, aparat kepolisian tampak berjaga-jaga.

Pimpinan rombongan pengurus partai yang juga Ketua Cabang PKB Kabupaten Kediri versi Gus Dur, Luthfi Mahmudiono mengatakan tujuan kedatangannya tidak lain untuk menyerahkan surat permohonan.

Isi surat itu meminta KPUD melakukan perubahan yuridis menyusul adanya putusan PTUN Jakarta yang dinilai mengabulkan permohonan Dewan Syuro tentang keabsahan Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB di Jalan Kalibata Timur Jakarta.

"Kami minta KPUD segera lakukan klarifikasi ke kantor pusat PKB berdasarkan alamat yang disahkan oleh PTUN. Bukan melakukan klarifikasi ke kantor yang lain," katanya.

Massa menilai, jika KPUD tidak melakukan klarifikasi ke Kantor DPP PKB di Jalan Kalibata Timur, berarti KPUD telah melakukan pelanggaran konstitusi. Akibat dari pelanggaran ini, hasil pemilu 2009 akan menjadi cacat hukum.

Menanggapi tuntutan massa tersebut, Agus Edi mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu surat permohonan yang diajukan. KPUD sendiri mengaku belum menerima keputusan baru dari KPU Pusat terkait putusan sela dari PTUN Jakarta mengenai tuntutan Dewan Syuro PKB.

"Kami tidak bisa mengambil keputusan apapun karena KPU Pusat sampai saat ini belum menginstruksikan hal-hal baru terkait perkembangan yuridis konflik di tubuh PKB," kata Agus.

Dalam menghadapi partai yang mengalami dualisme kepengurusan, KPUD berpijak pada peraturan Nomor 18. dalam peraturan itu dikatakan, apabila ada dualisme pengurusan KPUD harus melakukan klarifikasi ke pengurus partai di pusat. "Sesuai dengan daftar yang kami terima dari KPU Pusat, PKB yang tercantum adalah PKB yang Ketua Tanfidznya Muhaimin Iskandar," ujarnya.

Mendengar jawaban dari KPUD tersebut, Luthfi mengaku kecewa. Ia berjanji akan sering datang ke Kantor KPUD untuk menanyakan perkembangan permohonan yang diajukannya. "Kami berharap KPUD Kabupaten Kediri menjadi independen seperti yang dilakukan KPUD Probolinggo dan KPUD Jember," katanya.

Sementara itu, Kantor KPUD Kota Kediri sejak pagi mendapat penjagaan ketat dari personel Kepolisian Resor Kota Kediri. Kepala Polresta Kediri Ajun Komisaris Besar Polisi Dedy Prasetyo melalui Wakil Kepala Polresta Kediri AKP Agoes Irianto mengatakan se dikitnya 100 personel atau satu kompi pasukan telah disiagakan.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di Kantor KPUD Kota Kediri yang belakangan ini menjadi sorotan masyarakat menyusul digelarnya pemilihan gubernur Jatim putaran kedua, pemilihan Wali Kota Kediri dan konflik berkepanjangan di tubuh sejumlah partai politik.