Pemukulan TKI, Pemerintah Harus Minta Maaf

JAKARTA, SENIN - Sedikitnya sepuluh tenaga kerja Indonesia atau TKI anggota Indonesian Migrant Workers Union mengalami kekerasan saat menyampaikan aspirasi tentang pelanggaran hukum oleh agen penempatan buruh migran di Hongkong. Indonesia Migrant Workers Union (IMWU) memprotes tindak kekerasan petugas keamanan Konsulat Jenderal RI di Hongkong tersebut.

Ketua IMWU Rusemi di Hong Kong, Senin (8/9), mengatakan, pemerintah harus meminta maaf atas insiden tersebut. Pemerintah SBY-JK juga harus segera menuntaskan kasus underpayment yang masih terjadi terhadap 22.000 TKI di Hongkong, kata Rusemi, yang dihubungi dari Jakarta.

Kekerasan terjadi saat sedikitnya 3.000 tenaga kerja Indonesia atau TKI menghadiri perayaan HUT Republik Indonesia ke 63 yang diselenggarakan Konsulat Jenderal RI di Queen Elizabeth Stadium, Wan Chai, Hongkong, Minggu (7/9). Saat acara hiburan berlangsung, sebanyak 61 TKI yang menjadi anggota Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) berunjuk rasa di depan gedung.

Mereka ingin menyampaikan aspirasi tentang masih terjadinya praktik pelanggaran aturan ketenagakerjaan oleh agen penempatan dan majikan di Hongkong kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, yang hadir di sela perjalanan dinas ke Jepang dan Korea.

Selain berunjuk rasa di luar gedung, beberapa aktivis IMWU juga beraksi di dalam gedung. Mereka membentangkan spanduk protes tentang pembayaran upah dibawah ketentuan dan tuntutan penegakan hukum terhadap agen nakal, yang kemudian memicu insiden antara TKI dan petugas keamanan Konjen RI di Hongkong. Menurut Rusemi, TKI anggota IMWU masuk ke gedung menggunakan tiket resmi.

Mennakertrans Erman Suparno mengatakan, dia sudah memerintahkan Atase Ketenagakerjaan Sri Setiawati untuk segera menyelesaikan persoalan yang diungkapkan TKI. Meski jumlahnya relatif kecil dari 120.000 orang TKI di Hongkong, namun pemerintah harus tetap menyelesaikan.