KATHMANDU, SELASA — Pemerintah Nepal berjanji membebaskan 150.000 buruh yang diperlakukan seperti budak di bagian barat negara itu. Ribuan buruh itu dipekerjakan untuk melunasi utang selama beberapa generasi. Nepal secara resmi menghapus semua bentuk perbudakan pada 2001, tapi sistem Haliya—yang memerangkap orang dalam lingkaran utang—masih hidup di daerah terpencil.
Menurut sistem Haliya (petani tanah), anak-anak mewarisi utang orangtua dan kakek buyutnya. Untuk melunasi, mereka harus bekerja di ladang untuk lintah darat dan tuan tanah. "Praktik ini akan dihapuskan setelah sebuah komisi yang kami tunjuk mengajukan laporannya," kata Krishna Bahadur Mahara, juru bicara Pemerintah Nepal.
"Itu (sistem Haliya) berlanjut di daerah kami karena tuan tanah memaksa orang miskin meneruskan tradisi yang telah berusia tua itu," Gorak Sarki, seorang Haliya dari Distrik Doti, 440 km di barat Kathmandu. "Ketika kami mengeluh, pemerintah mengabaikan kami dan kami terpaksa mengikuti tradisi itu untuk terus hidup," kata Sarki.
Buruh Haliya mengatakan, mereka menginginkan upah minimum dan jatah tanah. "Kami memiliki harapan besar pada pemerintah baru Maois Nepal. Mereka menjanjikan perubahah sistem tanah sehingga kami mengharapkan mereka akan membicarakan masalah kami," kata Dambar Bishwokarma, aktivis Haliya lainnya dari Distrik Doti.
Maois Nepal sekarang memimpin negara itu setelah ditandatanganinya perjanjian damai 2006 menyusul pemberontakan sengit selama satu dekade. Maois berkuasa setelah menang dalam pemilu April. Pemerintah baru itu menghapus sistem pemerintahan monarki sebelumnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang