JAKARTA, RABU - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuka hotline atau layanan pengaduan bagi masyarakat miskin untuk memaksimal program KB gratis dan jasa pelayanannya.
Dengan dibukanya hotline berupa saluran telepon dan SMS gateway di nomor 08195130606, BKKBN mengharapkan terciptanya suatu sistem kontrol dari masyarakat agar program KB berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Demikian diungkapkan Kepala BKKBN, Sugiri Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat antara BKKBN dengan anggota Komisi IX DPR-RI di Jakarta, Rabu (10/9). Menurut Sugiri, pelaksanaan program KB gratis untuk keluarga miskin (gakin) khususnya di daerah-daerah selama ini kurang berjalan efektif karena banyak warga miskin masih dipungut biaya.
BKKBN pernah mengatasi masalah ini dengan mengirim surat kepada pemerintah daerah untuk diteruskan ke puskesmas-puskesmas, dokter atau bidan di daerah. Tetapi usaha ini kurang membuahkan hasil.
"Kita akan mencoba terobosan lain yaitu kontrol dari masyarakat. Kita akan membuka hotline yang nantinya masyarakat miskin yang bayar bisa langsung mengadu dan kita bisa melakukan tindakan lansung dengan menegor para bupati atau walikota supaya mereka dibebaskan," ujarnya.
Pembangunan model hotline ini, lanjut Sugiri, juga diharapkan menjadi sebuah warning system bagi BKKBN dalam mengatasi permasalahan progam KB di daerah.
"Bila masalahnya bersifat kasuistis, kita mungkin akan menyelesaikannya kasus per kasus. Tetapi bila sifatnya menyeluruh di kabupaten atau kota, barangkali masalahnya harus dibahas secara serius dengan DPRD, bupati walikota dan SKPDKB yang bertugas di situ," jelasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang