RUU Pornografi Dinilai Penuh Muatan Politis

JAKARTA, MINGGU - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi disinyalir penuh muatan politis. Pembahasan RUU tersebut hanya untuk meraih simpati dari masyarakat di tengah hancurnya nama Dewan Perwakilan Rakyat karena sejumlah kasus korupsi.

"Ini kan menjelang pemilu. Jadi, rencana pembahasan RUU ini seperti dipaksakan, hanya untuk menarik simpati masyarakat," kata Direktur Kalyanamitra Rena Herdiyani saat temu wartawan di Gedung Komisi Nasional Perempuan, Minggu (14/9).

Menurutnya, RUU ini hanyalah RUU Pornografi dan Pornoaksi yang diganti judul. Namun, substansinya tetap sama. Uji publik yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR juga tidak merepresentasikan keragaman wilayah nusantara.