Akhir Sengketa Malut Belum Jelas

Pengunjuk rasa dari Aliansi Pro Demokrasi Maluku Utara (Malut) melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7). Mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan kemelut pemilihan kepala daerah di Malut agar tak berlarut-larut supaya situasi dan kondisi masyarakat kembali kondusif. (ANTARA/PRASETYO UTOMO)

AMBON, SENIN - Sengketa Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Maluku Utara belum jelas kapan berakhir. Pemerintah pusat masih mencari landasan hukum yang kuat untuk menentukan pemenang pilkada. Sengketa Pilkada Maluku Utara hingga saat ini terkatung-katung selama 10 bulan.

"Pemerintah belum bisa mengeluarkan sekarang. Semua dasar pemikiranya adalah bagaimana kita meletakan dasar-dasar kuat untuk menentukan siapa pemenangnya," ujar Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, kepada wartawan di Ambon seusai melantik gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih, Senin (15/9).

Mendagri mengatakan, siapa pemenangnya belum bisa ditentukan. Masyarakat diharapkan menunggu keputusan pemerintah pusat. "Maluku Utara memang satu masalah yang tersisa dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bisa diselesaikan," ujar Mardiyanto.

Sengketa Pilkada Maluku Utara melibatkan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Ghani Kasuba dan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo. Proses penyelesaian sengketa kini diserahkan kepada Presiden tetapi belum ada keputusan yang jelas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Identitas Sopir Livina yang Senggolan dengan Innova Terungkap, Bakal Dimintai Keterangan

Brian MasterChef Indonesia 5 Meninggal Dunia

Hasil Udinese Vs Como 0-0: Tren Kemenangan Lariani di Serie A Berakhir

Petambak Indramayu Bawa 3 Karung Uang Koin untuk Bupati Lucky Hakim, Buntut Rusaknya Fasilitas Alun-alun

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com