Pembagian Kekuasaan di Zimbabwe

HARARE, SENIN - Kelompok oposisi akhirnya menyetujui pembagian kekuasaan pemerintahan dengan Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe. Mugabe akan memimpin pemerintahan bersama Morgan Tsvangirai dari partai Gerakan Perubahan Demokrasi atau MDC (Movement for Democratic Change).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan politik tersebut di Pusat Konferensi Internasional, Harare, Senin (15/9). Mugabe, Tsvangirai, dan Arthur Mutambara, yang merupakan pemimpin faksi sempalan MDC, menyatakan kesepakatan tersebut di hadapan 3000 orang yang memadati gedung konferensi dan disaksikan sejumlah pemimpin negara-negara Afrika.

Dalam kesepakatan ini, Mugabe menjabat sebagai presiden. Tsvangirai menempati posisi perdana menteri dan Mutambara sebagai Deputi Perdana Menteri. Mugabe akan memegang kendali angkatan perang, sedangkan Tsvangirai mengandalikan kepolisian.

Kedua belah pihak juga menyepakati pembagian menteri yang duduk di kabinet. Dari 31 menteri, 15 orang dari kelompok Mugabe, Zanu PF. Sementara 16 lainnya dari kelompok MDC dan faksi-faksinya. Mugabe menjadi kepala kabinet, sementara Tsvangirai sebagai kepala dewan menteri yang menjadi badan pengambil keputusan di pemerintahan.

Dalam pernyatannya, Mugabe mengatakan komitmennya demi persatuan negara. Ia menambahkan akan membuka kerja sama lebih luas asal prinsip-prinsip dasar disepakati.

Sementara itu, Tsvangirai menilai kesepakatan ini memberikan harapan baru bagi Zimbabwe. Tsvangirai mengakui kesepakatan ini merupakan hasil kompromi yang menyakitkan sehingga butuh waktu untuk mengembalikan kehidupan demokrasi di Zimbabwe.

"Saya menandatangani kesepakatan ini karena saya yakin ini kesempatan terbaik bagi kami untuk membangun demokrasi yang damai dan menyejahterakan," ujar Tsvangirai.

Kesepakatan ini merupakan hasil mediasi yang dilakukan Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki sejak akhir Juli lalu. Kedua belah pihak baru menyetujui pada Kamis (11/9) lalu.

Meski pembagian kekausaan telah disepakati, masa depan Zimbabwe masih dipertanyakan terutama sampai berapa lama koalisi tersebut akan bertahan lama. Usai penandatangan perjanjian tersebut, Mbeki menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan baru masih belum selesai.

"Diskusi telah dimulai untuk mengatur pemerintahan bersama, namun mereka belum memutuskannya. Saya yakin mereka akan segera melakukannya," ujar Mbeki.
Pemerintahan baru yang mengamodasi kepentingan seluruh kelompok di Zimbabwe ini membuka peluang bantuan luar negeri untuk memulihkan perekonomian Zimbabwe. Karena masalah politik dalam negeri, inflasi di Zimbabwe sempat mencapai 11 jura persen sehingga nilai uang di sana menjadi sangat rendah.

Mugabe memerintah Zimbabwe sejak lepas dari Inggris tahun 1980. Ia kembali terpilih sebagai calon tunggal dalam pemilu Juni lalu setelah Tsvangirai mengundurkan diri karena MDC menjadi target kekerasan yang didukung pemerintahan Mugabe. Pada pemilu putaran pertama Tsvangirai sebenarnya menempati peringkat teratas mengungguli Mugabe. Namun, kemenangannya dianggap tidak cukup karena tidak melebihi 50 persen suara.