Pemerintah Belum Berpihak pada Rakyat Miskin

Kompas.com - 16/09/2008, 17:28 WIB

JAKARTA, SELASA - Menanggapi tewasnya 21 orang ketika berdesakan mengantre zakat senilai Rp 20.000 di mushala di sebuah gang di Pasuruan, Jawa Timur, Juru Bicara Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Hendri Anggoro (bukan Juru Bicara Jakarta Center for Street Children seperti diberitakan sebelumnya) mengatakan, hal tersebut merupakan akibat dari sebuah sistem pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat miskin.

"Mereka merupakan rakyat tidak mampu. Itulah sebabnya mereka berjam-jam mengantre zakat yang hanya bernilai Rp 20.000," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (16/9) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia cabang Jakarta.

Menurutnya, kondisi akan berbeda jika kondisi perekonomian di pedesaan maju. "Jika pemerintah memberikan subsidi dan insentif kepada para petani miskin, serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan cara membangun pabrik-pabrik di desa-desa, tentunya kondisinya akan berbeda," kata Hendri.

Hendri menambahkan, pemerintah saat ini hanya berkonsentrasi membangun perekonomian di daerah-daerah besar saja, dan melupakan perekonomian di pedesaan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau