Pemerintah Alirkan Rp 60 Triliun ke Perbankan

”Kami membuat semacam bridging (dana talangan) agar perbankan tidak memiliki urgensi mengejar nasabah hanya karena adanya selisih waktu dari aliran dana tunai pemerintah. Itu pun kami lakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia. Jika BI mengatakan sudah cukup, saya tidak perlu menambah dana lagi,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (19/9).

Menurut Sri Mulyani, pengaturan jadwal pencairan dana tersebut dikonsultasikan dengan BI sebagai otoritas moneter, yang antara lain bertanggung jawab mengawasi laju inflasi. Namun, sudah dapat dipastikan dana sekitar Rp 18 triliun akan digelontorkan dalam waktu dekat untuk membayar gaji PNS, anggota TNI/Polri, serta pensiunannya. Jadwal penyalurannya dipercepat dari rencana awal pada 4 Oktober 2008 menjadi 25 September 2008.

Namun, di luar gaji, pemerintah masih akan mengeluarkan dana Rp 25 triliun pada Oktober, November, dan Desember 2008 sehingga total dana di luar gaji menjadi minimal Rp 60 triliun. Pemerintah memang masih memiliki dana yang tersimpan di BI dan mencapai Rp 120 triliun, baik dalam bentuk valuta asing maupun rupiah.

”Seluruh syarat pencairan, termasuk DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sudah kami siapkan. Jadi, jangan sampai perbankan itu merasa belum cukup memiliki likuiditas, lalu mereka terus mengejar-ngejar nasabah dengan menawarkan bunga tinggi,” ujar Sri Mulyani.

Saat ini beberapa bank swasta masih tetap bertahan dengan menawarkan suku bunga deposito tinggi hingga 8,25 persen per tahun. Namun, untuk bank-bank milik negara, seperti BNI, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia, rata-rata bertahan pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen per tahun.

Dongkrak inflasi

Pengamat ekonomi senior Indef, Fadhil Hasan, mengatakan, kucuran dana pemerintah dalam jumlah besar berpotensi mendongkrak laju inflasi menjadi lebih tinggi dibandingkan biasanya. Apalagi, ada kebijakan BI yang menurunkan penyerapan likuiditas dari operasi pasar terbuka. Atas dasar itu, tidak semua dana yang dicairkan pemerintah akan langsung diserap oleh sistem perbankan, melainkan langsung oleh masyarakat.

Sebenarnya, pemerintah tidak perlu mencairkan dana terlalu tinggi karena likuiditas di pasar domestik masih tersedia untuk memenuhi permintaan kredit dan transaksi masyarakat. Namun, risiko akibat gejolak keuangan global telah membuat perbankan khawatir akan kekurangan likuiditas.

”Inilah salah satu dampak dari gejolak keuangan yang mengorbankan upaya pengendalian inflasi yang tengah meningkat pada bulan Ramadhan ini. Jadi, kucuran dana pemerintah ini harus diikuti oleh pasokan barang yang mencukupi supaya tekanan terhadap inflasi tidak datang dari dua arah, dari sisi pasokan atau permintaan,” ujar Fadhil.

Laju inflasi pada Agustus 2008 tercatat 0,51 persen. Dengan demikian, laju inflasi kumulatif pada Januari-Agustus 2008 mencapai 9,4 persen. Peningkatan laju inflasi tahun ini diperkirakan belum akan mereda. Oleh karena itu, kenaikannya masih harus diwaspadai hingga akhir tahun ini. Dengan inflasi Agustus 2008 itu, total laju inflasi tahunan year on year (Agustus 2008 terhadap Agustus 2007) telah mencapai 11,85 persen.