MEDAN, RABU - Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, masih melempar tanggung jawab ke pihak lain, terkait belum dikeluarkannya izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III. Syamsul mengatakan masih menunggu pembicaraan antara Perusahaan Listrik Negara dengan pihak Jepang dan China.
Ia tidak secara jelas menyebutkan dalam kapasitas apa Jepang dan China mengadakan pembicaraan dengan PLN terkait pembangunan PLTA Asahan III. Dia juga tidak menyebut secara detail materi pembicaraan PLN dengan Jepang dan China.
Satu-satunya kaitan antara pembicaraan PLN dengan Jepang dan China adalah, PLN mendapatkan dana pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sementara China karena salah satu perusahaan asal negeri tersebut juga tertarik membangun PLTA Asahan III.
Akan tetapi Syamsul juga tidak menjelaskan kaitan tersebut. "Biarkan PLN bicara dulu dengan Jepang dan China. Saya sudah bertemu langsung dengan Direktur Utama PLN," kata Syamsul di Medan, Rabu (24/9).
Ia juga tidak menjelaskan kaitan dikeluarkannya izin lokasi oleh Gubernur dengan pembicaraan ketiga pihak tersebut. Padahal saat ini PLN tinggal menunggu izin lokasi dari Gubernur Sumut untuk memulai pembangunan PLTA Asahan III.
Izin lokasi yang diminta PLN sejak masa Gubernur Rudolf Pardede belum juga dikeluarkan hingga masa Syamsul sekarang ini. Setiap kali didesak kapan izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III akan dikeluarkan, Syamsul selalu mengelak. Kali ini dia beralasan menunggu pembicaraan PLN dengan pihak Jepang dan China, tanpa menjelaskan kaitannnya dengan pemberian izin lokasi yang menjadi kewenangannya.
Saat dikonfirmasi apakah PLN memang tengah mengadakan pembicaraan dengan Jepang dan China, General Manager PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, Indra Pribadi, mengaku tak tahu menahu perihal pembicaraan tersebut. Berlarut-larutnya pemberian izin lokasi oleh Gubernur meneruskan keengganan Gubernur sebelumnya.
Di masa Rudolf, keengganan memberi izin lokasi kepada PLN karena alasan ada investor luar negeri yang juga tertarik membangun PLTA Asahan III, yakni Hanhwa Engineering and Construction (Korea Selatan) dan China Huadian Corporation (China). Rudolf saat itu menyerahkan keputusan siapa yang berhak membangun PLTA Asahan III kepada pemerintah pusat. Namun saat pemerintah pusat memutuskan memilih PLN, Rudolf tetap juga tak memberi izin lokasi.
Sikap serupa kemudian diteruskan oleh Syamsul hingga sekarang ini. Beberapa waktu lalu Syamsul sempat membantah punya kepentingan tertentu dalam proyek ini sehingga dia belum mau memberi izin lokasi. Namun dia juga tak pernah secara jelas menyebutkan alasan mengapa izin lokasi belum juga dikeluarkannya meski pemerintah pusat telah memutuskan PLN yang berhak membangun PLTA Asahan III.
Pemadaman bergilir
Terkait pemadaman listrik di beberapa tempat di Medan selama bulan Ramadhan, Syamsul mengatakan telah dua kali mengunjungi PLN Wilayah Sumut untuk menanyakan langsung penyebab masih terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
"Tapi memang PLN sekarang kapasitas pembangkitnya pas-pasan dibanding kebutuhannya. Jadi kalau ada perbaikan atau kerusakan di pembangkit, bisa dipastikan langsung ada pemadaman," ujarnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang