Gubernur Lempar Tanggung Jawab soal PLTA Asahan III

Kompas.com - 24/09/2008, 21:19 WIB

MEDAN, RABU - Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, masih melempar tanggung jawab ke pihak lain, terkait belum dikeluarkannya izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III. Syamsul mengatakan masih menunggu pembicaraan antara Perusahaan Listrik Negara dengan pihak Jepang dan China.

Ia tidak secara jelas menyebutkan dalam kapasitas apa Jepang dan China mengadakan pembicaraan dengan PLN terkait pembangunan PLTA Asahan III. Dia juga tidak menyebut secara detail materi pembicaraan PLN dengan Jepang dan China.

Satu-satunya kaitan antara pembicaraan PLN dengan Jepang dan China adalah, PLN mendapatkan dana pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sementara China karena salah satu perusahaan asal negeri tersebut juga tertarik membangun PLTA Asahan III.

Akan tetapi Syamsul juga tidak menjelaskan kaitan tersebut. "Biarkan PLN bicara dulu dengan Jepang dan China. Saya sudah bertemu langsung dengan Direktur Utama PLN," kata Syamsul di Medan, Rabu (24/9).

Ia juga tidak menjelaskan kaitan dikeluarkannya izin lokasi oleh Gubernur dengan pembicaraan ketiga pihak tersebut. Padahal saat ini PLN tinggal menunggu izin lokasi dari Gubernur Sumut untuk memulai pembangunan PLTA Asahan III.

Izin lokasi yang diminta PLN sejak masa Gubernur Rudolf Pardede belum juga dikeluarkan hingga masa Syamsul sekarang ini. Setiap kali didesak kapan izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III akan dikeluarkan, Syamsul selalu mengelak. Kali ini dia beralasan menunggu pembicaraan PLN dengan pihak Jepang dan China, tanpa menjelaskan kaitannnya dengan pemberian izin lokasi yang menjadi kewenangannya.

Saat dikonfirmasi apakah PLN memang tengah mengadakan pembicaraan dengan Jepang dan China, General Manager PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, Indra Pribadi, mengaku tak tahu menahu perihal pembicaraan tersebut. Berlarut-larutnya pemberian izin lokasi oleh Gubernur meneruskan keengganan Gubernur sebelumnya.

Di masa Rudolf, keengganan memberi izin lokasi kepada PLN karena alasan ada investor luar negeri yang juga tertarik membangun PLTA Asahan III, yakni Hanhwa Engineering and Construction (Korea Selatan) dan China Huadian Corporation (China). Rudolf saat itu menyerahkan keputusan siapa yang berhak membangun PLTA Asahan III kepada pemerintah pusat. Namun saat pemerintah pusat memutuskan memilih PLN, Rudolf tetap juga tak memberi izin lokasi.

Sikap serupa kemudian diteruskan oleh Syamsul hingga sekarang ini. Beberapa waktu lalu Syamsul sempat membantah punya kepentingan tertentu dalam proyek ini sehingga dia belum mau memberi izin lokasi. Namun dia juga tak pernah secara jelas menyebutkan alasan mengapa izin lokasi belum juga dikeluarkannya meski pemerintah pusat telah memutuskan PLN yang berhak membangun PLTA Asahan III.

Pemadaman bergilir

Terkait pemadaman listrik di beberapa tempat di Medan selama bulan Ramadhan, Syamsul mengatakan telah dua kali mengunjungi PLN Wilayah Sumut untuk menanyakan langsung penyebab masih terjadinya pemadaman bergilir tersebut.

"Tapi memang PLN sekarang kapasitas pembangkitnya pas-pasan dibanding kebutuhannya. Jadi kalau ada perbaikan atau kerusakan di pembangkit, bisa dipastikan langsung ada pemadaman," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau