Fauzi Bowo Dinilai Jalan di Tempat

JAKARTA,MINGGU-Hari Selasa (7/10) besok Fauzi Bowo dan Prijanto genap setahun memimpin Provinsi DKI Jakarta. Namun, selama periode tersebut pembangunan Jakarta tidak mengalami kemajuan yang berarti. Selain pengendalian dan penanggulangan banjir, pembangunan transportasi, penanggulangan kemacetan, dan polusi udara, dan kebersihan, bisa dibilang jalan di tempat.

Demikian penilaian dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, anggota fraksi PAN Agus Dharmawan, anggota fraksi PKS Mukhayar, dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Achmad Husin Alaydrus, Minggu (5/10) seputar kinerja selama setahun Fauzi Bowo-Prijanto memimpin Jakarta. Ketiga wakil rakyat ini mendesak, Fauzi Bowo dan Prijanto harus secepatnya menuntaskan persoalan pembangunan fisik tersebut yang bertahun-tahun tidak terselesaikan, bahkan semakin parah.

"Selama setahun ini, belum ada kemajuan yang berarti dalam pembangunan fisik," kata Mukhayar. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI yang membidangi pembangunan ini menjelaskan, penanganan dan penanggulangan banjir seperti rencana realisasi penyaluran anggaran pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT) yang baru terealisasi 50 persen dari Rp 850 miliar.

Mukhayar menjelaskan,  pembangunan di bidang transportasi juga tidak berjalan sehingga arus lalulintas menjadi semakin macet. "Sarana dan prasarana tidak terbangun. Jalan tidak bertambah, sementara jumlah kendaraan semakin tidak terkendalikan," papar Mukhayar.

Agus mengatakan, pembangunan fisik di Jakarta hanya jalan di tepat. Salah satu penyebab adalah keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Keterlambatan ini sulit diterima karena dengan begitu tidak ada stimulasi APBD sehingga pembangunan tidak berjalan," ujar Agus.

Agus mengakui, keterlambatan pengesahan anggaran itu merupakan kesalahan eksekutif dan legislatif. "Hal itu bisa terjadi karena selama ini tidak terjalin komunikasi yang baik dari eksekutif dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur," kata Agus.

Selain pembangunan fisik, Agus, Mukhayar, dan Alaydrus menilai, kelemahan masih terjadi terutama dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan kemiskinan.

"Gaji guru dan anggaran pendidikan sudah naik. Namun, program itu tidak didukung dengan penegakan hukum yang tegas sehingga masih banyak terjadi keluhan pungutan terhadap orangtua siswa dan tunjangan kesejahteraan yang tertunda-tunda," papar Agus.