Masyarakat Tak Tertarik DCS

YOGYAKARTA, SENIN- Pengumuman atau sosialisasi daftar calon sementara atau DCS anggota legislatif provinsi, kota, maupun kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dianggap tidak akan mampu menarik perhatian masyarakat secara luas.

Meski sudah melalui media massa dan membagi paflet hingga tingkat kecamatan, sosialisasi yang dilakukan KPU dianggap tidak optimal, karena bertepatan dengan perayaan Idul Fitri di mana perhatian masyarakat tertuju kepada perayaan tersebut.

KPU melakukan sosialisasi selama 10 hari, sejak 29 September hingga 9 Oktober, dengan maksud agar ditanggapi oleh masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengkritisi calon anggota legislatif dalam DCS yang dianggap bermasalah, dengan cara menyampaikan surat secara tertulis ke KPU.

Pengamat sosial politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bambang Kusumo Prihandono, Senin (6/10), mengemukakan, sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan masyarakat untuk membuat tanggapan atau komentar, karena sosialisasi yang dilakukan KPU di media massa hanya mencantumkan nama, alamat, serta foto calon (televisi).

Yang paling penting, menurut Bambang Kusumo Prihandono justru informasi lengkap mengenai calon, termasuk jejak rekam dari yang bersangkutan. "Jejak rekam atau sejarah hidup ini tidak pernah ditampilkan. Tiba-tiba masyarakat disuruh menonton iklan yang ada foto dan namanya. Kalau hanya nama saja, maka masyarakat akan bingung. Apa yang mau dikomentari. Padahal, di balik calon legislatif tersebut ada track record yang perlu diketahui masyarakat sebelum mereka menentukan pilihan," ujarnya.

Menurut Bambang sosialisasi yang ada saat ini tidak efektif. Sistem seperti itu dianggap hanya sebagai langkah prosedural demi terpenuhinya sebuah syarat dan belum mengena dari sisi esensial.

Akibat dari sistem ini, lanjut Bambang, masyarakat belum mendapat pendidikan politik yang baik. Mereka tidak akan bisa membedakan apakah calon legislatif yang ada dalam DCS benar-benar bersih dan berkualitas atau tidak. "Jadi efeknya, ya, masyarakat yang merasakan. Mereka hanya memilih tapi tidak tahu siapa yang dipilih. Atau pilihan kedua, kalau masyarakat kritis, maka akan golput (tidak memilih)," katanya.

Ditemui terpisah, anggota KPU Kota Yogyakarta Aan Kurniasih dan Eko Asihanto mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui sebuah media cetak lokal dan televisi. Selain itu, KPU Kota Yogyakarta juga menyebar pamflet hingga tingkat kecamatan. "Masalahnya memang anggaran yang terbatas, sehingga sosialisasi tidak bisa dilakukan di banyak media," katanya.

Hingga kini KPU Kota Yogyakarta belum menerima satupun tanggapan dari masyarakat. Jumlah calon legislatif yang terdaftar di KPU Kota Yogyakarta mencapai 526 orang yang berasal dari 32 partai politik. Enam partai lainnya tidak mampu menghadirkan calon.