Parpol Jangan Lagi Bebani Pemerintah

KEDIRI, RABU - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan, partai politik jangan lagi membebani pemerintah yang saat ini sedang bersusah payah menghadapi krisis keuangan global. "Parpol itu seharusnya menjadi infrastruktur penopang pemerintah, bukan malah membebani," katanya di Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/10).

Oleh sebab itu, dia sangat mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait 10 langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi krisis keuangan Amerika Serikat agar tidak memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia.

Pada poin kesembilan, Presiden mengingatkan, tahun 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang nonpartisan serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi, termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.

"Kami sangat mendukung poin ini. Sehingga nantinya jangan ada lagi pengurus parpol yang mengintervensi kebijakan pemerintah," kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Selain itu, dia juga meminta pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan efisiensi penggunaan APBN dan APBD, terutama yang tidak memiliki kepentingan dengan rakyat.

"Seperti membangun gedung yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat, sebaiknya ditiadakan saja," kata Muhaimin seusai melantik jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Kediri.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan 10 langkah yang harus ditempuh untuk menghindari dampak krisis keuangan yang terjadi di AS. Kesepuluh langkah itu adalah terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerja sama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat; pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.

Mengoptimalkan APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memerhatikan jaring pengaman sosial; meminta kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil; meminta semua pihak agar lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.

Menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat; memperkuat kerja sama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan dan sektor swasta; mencegah timbulnya ketidapercayaan.

Menghilangkan budaya ego sentris dan juga kebiasaan; dalam kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS, adalah memiliki pandangan politik yang nonpartisan serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi, termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik; dan meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat.