Megawati "Dikepung" Capres Jenderal

Kompas.com - 09/10/2008, 15:31 WIB

TERAKHIR, mantan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letjen purnawirawan M Yasin menyatakan diri siap maju sebagai calon Presiden 2009. Di antara para kandidat capres, hanya Megawati yang berlatar belakang sipil dan bisa saja Sri Sultan HB X ke depannya akan 'berani' mendeklarasikan dirinya, juga sebagai capres. Baik Megawati dan Sri Sultan dianggap kalangan sipil yang layak diperhitungkan pada Pilpres mendatang.
 
Di luar nama Megawati dan Sri Sultan, sederet nama-nama mantan jendral yang menyatakan kesiapannya. Incumbent Presiden SBY dipastikan siap bertarung lagi. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sudah menyatakan maju.
 
Kemudian nama Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto dan Letjen Purnawirawan Prabowo yang diusung oleh Partai Gerindra sebagai capres 2009. Nama lain mantan jendral yang samar-samar terdengar maju sebagai capres adalah Kivlan Zen.

Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum mengungkapkan semua kandidat yang menyatakan maju sebagai capres dianggapnya sebagai rival dalam pertarungan untuk berhadapan dengan Presiden SBY. Baik itu Megawati, Prabowo, Wiranto sampai M Yasin sekalipun.
 
"Tidak ada yang aneh, biasa saja dalam ukuran demokrasi. Siapapun juga berhak berfikir dan bebas bercita-cita sebagai Presiden. Partai Demokrat (PD) memandang semua capres sebagai rival. PD tidak melihat rival (para kandidat capres) sebagai momok menakutkan," ujar Anas Urbaningrum, Kamis (9/10) kepada Persda Network.
 
"Rakyatlah yang akan menentukan apakah para capres yang dianggap pantas untuk menjadi pemimpin atau tidak. Atau, hanya dianggap hanya numpang lewat dalam bursa capres saja," tandasnya.
 
Dari semua kandidat capres, beberapa sudah muncul, direspon oleh masyarakat dari survey yang dilakukan oleh para lembaga polling. Namun nama M Yasin, hingga saat ini tidak mucul sebagai kandidat yang diinginkan publik menggantikan Presiden SBY.
 
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengungkapkan, ada dua pemikiran untuk menganalisa M Yasin yang berkeinginan maju sebagai capres. Memang didasari niat yang memang serius, atau hanya dianggap hanya untuk memecah suara saja jelang Pilpres 2009 nanti.
 
"Jadi (M Yasin) bisa iya, bisa tidak serius menjadi capres. Soalnya, bisa saja dan tidak mustahil suara Pakar Pangan nanti akan diberikan kepada SBY. Atau memang, M Yasin ingin maju (sebagai capres) lantaran kecewa berat kepada Presiden SBY," kata Qodari.
 
Ia menyayangkan kalau M Yasin betul-betul ingin menjadi rival Presiden SBY lantaran pada Pilpres 2004 lalu  begitu dekat dengan SBY. "Bahkan dulu (M Yasin) berani pasang badan untuk SBY. Nah, kalau memang niatnya memang benar-benar mau jadi kandidat capres, ini sah dalam politik. Dulu kawan sekarang lawan. Ini pernah terjadi dengan tokoh-tokoh politik sebelumnya, baik Gus Dur, Megawati, Soeharto maupun Soekarno," jelas Qodari.
 
Semua kandidat capres sekarang ini sudah menjadi warga negara biasa. Namun, tak bisa dipungkiri status mantan purnawirawan TNI akan ditetap disandang.
 
Andreas H Pariera, anggota Komisi I DPR --membidangi masalah pertahanan keamanan dan politik luar negeri-- menilai, baik kandidat capres berlatar belakang militer atau hanya sipil biasa, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.
 
Menurutnya, untuk menjadi kandidat capres di negara yang memiliki banyak perbedaan suku, budaya, agama, termasuk letak geografis ini, dituntut untuk bisa menguasai teritori dan memahami kompleksitas pemahaman yang sedang dihadapi. Kandidat capres dituntut bisa menjangkau Indonesia memilik jaringan kuat dari sabang sampai merauke.
 
"Instrumen network (jaringan) yang efektif misalnya dukungan partai dengan mesin organisasi, jaringan sosial, budaya dan ekonomi yang bisa menjangkau hingga lapisan terbawah. Tak kalah pentingnya peran media massa yang dituntut bisa memberikan peranan juga dalam melakukan komunikasi politik," kata Andreas.
 
Capres sipil seperti Ketua Umum DPP PDI Perjuangan seperti Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan atau capres berlatar belakang militer seperti SBY, Wiranto, Prabowo, Sutiyoso dan lainnya menurut Andreas sudah memiliki persyaratan penguasaan jaringan dengan kelebihan serta kekurangan yang ada.
 
Kelebihan capres berlatar belakang militer, lanjut Andreas lagi, terbiasa dengan pemahaman serta penguasaan teritori wilayah yang jarang dimiliki para kandidat capres berlatar belakang militer. Namun, kelemahan capres berlatang belakang militer juga ada. Terutama dari aspek komunikasi.
 
"Aspek komunikasi, pola atau gaya kepemimpinan komando yang mungkin tidak cocok lagi dengan Indonesia yang demokrasinya makin hari makin baik dan makin terbuka. Megawati, adalah salah satu dari sekian kandidat capres sipil yang memiliki kesiapan dan pemahaman teritori dan permasalahan kompleks Indonesia," paparnya.
 
Megawati, jelasnya, memiliki modal atau pengalaman dalam memimpin PDI Perjuangan sebagai partai yang besar. Sehingga bisa saja dikatakan hanya ibu Megawati yang memenuhi kriteria untuk bisa bersaing dengan para kandidat berlatar belakang militer pada Pilpres 2009 nanti.
 
"Yang lain, capres berlatar belakang sipil, hanya sebagai penggembira saja, 'nebeng' popularitas atau hanya ingin populer saja," kata Andreas H Pariera.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau