Kasus Rawagede Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Belanda

Jakarta, Kompas - Meskipun pernah terjadi kasus pembantaian Rawagede di Bekasi, Jawa Barat, tahun 1947, hubungan Indonesia dan Belanda diyakini akan tetap baik.

Ketua Delegasi Parlemen Belanda Hank J Ormel mengatakan hal itu saat ditanya pers seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (16/10).

Kasus Rawagede merupakan kasus pembantaian 431 warga desa oleh tentara pendudukan Belanda pada tahun 1947.

”Kasus itu tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Belanda. Hubungan kita akan tetap baik,” ujar Ormel.

Sebagaimana diberitakan, kasus Rawagede mencuat setelah sejumlah anak waris korban pembantaian tentara Belanda pada tahun 1947 itu mengirim surat ke Pemerintah Belanda pada September lalu.

Para ahli waris korban itu menuntut kompensasi dari Pemerintah Belanda. Mereka juga menginginkan para anggota parlemen Belanda berkunjung ke Rawagede.

Khawatirkan HAM

Pada kesempatan yang sama, Ormel juga menyampaikan kekhawatirannya kepada Wapres Kalla mengenai persoalan hak asasi manusia (HAM), khususnya yang terjadi di Provinsi Papua dan Maluku. ”Kami mengkhawatirkan kasus HAM, terutama di Papua dan Maluku,” ujar Ormel.

Dari informasi yang diterima Kompas, kasus yang dipersoalkan adalah dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus para penari cakalele tahun lalu pada saat kehadiran Presiden Yudhoyono dalam acara Hari Keluarga Nasional di Kota Ambon, Maluku.

Namun, Gubernur Maluku Karel Albert Rahalu membantah terjadinya pelanggaran HAM dalam penanganan kasus tersebut. ”Itu tidak benar. Saya sudah menjelaskan kepada parlemen Belanda dalam pertemuan siang tadi di sebuah hotel,” ujar Karel.

Minta maaf

Terkait kasus pembantaian warga Desa Rawagede, Karawang, pada tahun 1947, Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) mendesak Pemerintah Belanda agar meminta maaf kepada Indonesia, khususnya kepada keluarga korban. Pembantaian itu dinilai sebagai pelanggaran HAM berat, bahkan dapat digolongkan sebagai sebuah kejahatan perang. ”Karena yang dibunuh adalah warga desa, bukan kombatan,” kata Batara R Hutagalung, Ketua KUKB, Selasa lalu di Jakarta.

Permintaan maaf itu, menurut dia, akan melepaskan beban masa lalu bagi korban maupun pelaku.

Hal itu juga dibenarkan oleh anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis, Harry Van Bomel. Ia mendukung upaya KUKB karena isu tersebut merupakan isu kemanusiaan. (HAR/JOS)