Soal Pansus Orang Hilang, Gerindra "Wait and See"

JAKARTA, MINGGU — Usaha kembali pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 ditanggapi biasa-biasa saja oleh Partai Gerindra. Usaha tersebut dinilai hanya manuver politik dan operasi politik yang biasa dilakukan menjelang Pemilu 2009.

"Usaha menghidupkan kembali pansus tersebut merupakan langkah politik untuk kepentingan jangka pendek, bukan usaha untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia," kata Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Fadli Zon saat konferensi pers di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/10). Seperti diketahui, Prabowo Subianto yang merupakan tokoh Gerindra menjadi salah satu sasaran pansus tersebut.

Fadli juga menambahkan, pembentukan pansus ini terkesan dipaksakan karena dibentuk secara tiba-tiba. Padahal, masa sidang DPR akan segera berakhir. Bahkan, mengenai pembentukannya seperti tanpa melalui koordinasi dengan para wakil ketua dan anggota pansus.

"Masih banyak pekerjaan rumah DPR bagi kepentingan rakyat yang jauh lebih penting ketimbang melakukan manuver politik seperti ini," tutur Fadli.

Mengenai langkah ke depan, Gerindra masih wait and see sekaligus mengkajinya untuk kepentingan politik partai. "Gerindra akan lebih banyak menunggu dari ketua pansus dan melihat sampai sejauh mana usaha pembentukan ini berkembang," tegas Fadli. (C12-08)