JAKARTA, KAMIS - Ketua Badan Pengurus SETARA Institute yang juga Ketua Majelis Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Hendardi memenuhi undangan Pansus Penghilangan Orang secara Paksa, Kamis (23/10).
Sekitar pukul 10.30, ia tiba bersama sejumlah anggotanya di Gedung Nusantara, menuju ruang dengar pendapat ruang KK IV. Hendardi tak memberikan komentar tentang tak hadirnya sejumlah organisasi yang selama ini mendampingi korban orang hilang.
Ia hanya mengatakan, bahwa perjuangan HAM juga merupakan perjuangan politik. Namun, organisasi-organisasi yang peduli dengan kasus pelanggaran HAM tidak dalam kapasitas memberikan dukungan secara politik."Ini pengujian terhadap DPR sendiri. Tugas kita, organisasi-organisasi bukan dukung mendukung secara politik, tapi bahwa setiap perjuangan HAM adalah perjuangan politik. Setiap momentum politik harus dimanfaatkan agar mendorong proses ini berjalan tuntas," kata Hendardi.
Selain SETARA Institute, pihak lain yang diundang adalah korban, keluarga korban, Imparsial, Kontras dan Ikatan Orang Hilang (IKOHI). Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan bahwa para korban meminta didengar kesaksiannya di kantor Kontras, tidak di DPR.
Menanggapi keinginan ini, anggota pansus Trimedya Pandjaitan merasa tak keberatan. Hanya saja, untuk memutuskan melakukannya di luar DPR harus diputuskan melalui mekanisme internal di pansus."Bagus juga itu, sekali-sekali DPR yang mengunjungi korban. Kalau memang mereka maunya begitu. Tapi harus diputuskan melalui mekanisme internal pansus," ujar Trimedya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang