Tolong Petani Komoditas, Subsidi Pupuk Perlu Diperluas

MEDAN, KAMIS - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta mengalokasikan dana di anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tambahan subsidi pupuk, terutama bagi petani komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan kopi. Turunnya beberapa harga komoditas perkebunan di pasar dunia akibat krisis keuangan global, semakin diperparah dengan masih tingginya harga pupuk.

Menurut Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Zulkarnain, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Sumut bisa ikut andil dalam membantu mengatasi keterpurukan petani komoditas perkebunan dengan mengalokasikan sebagian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk subsidi harga pupuk. Selama ini pupuk bersubsidi hanya disalurkan untuk petani komoditas tanaman pangan seperti padi. Pupuk untuk komoditas perkebunan dibeli petani dengan harga non subsidi.

Memang ada kapling subsidi dari pemerintah pusat. Akan tetapi pemerintah daerah sebenarnya juga bisa memberikan subsidi, terutama untuk pupuk bagi petani perkebunan. "APBD Provinsi Sumut juga bisa mengalokasikan sebagian da nanya untuk bantuan subsidi, terutama di saat harga komoditas di pasar dunia turun tajam. Memang jadi beban pemerintah daerah ketika ada kewajiban mengalokasikan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan, tetapi membantu petani juga jadi tanggung jawab moral mereka, agar tidak terjadi krisis lebih parah lagi," kata Zulkarnain.

Dia mengatakan, pemerintah daerah sudah saatnya ikut ambil bagian membantu petani komoditas perkebunan yang terpuruk akibat krisis keuangan global, mengingat perekonomian di Sumut mayoritas ditopang dari sektor perkebunan. Pemerintah daerah kata Zulkarnain bisa mendorong pemerintah pusat agar membuat tata niaga pupuk.

"Sehingga ketika harga-harga komoditas di pasar dunia turun seperti sekarang ini, petani tak tambah menjerit karena harga pupuk tetap tinggi. Saat ini kebutuhan akan perlunya tata niaga pupuk semakin jelas. Selain menjamin ketersediaan pupuk di kalangan petani, tata niaga ini akan menjamin harga pupuk tetap terjangkau petani," katanya.

Sekretaris Jendral Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsyad dan Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut Suyanto Husein, dalam kesempatan terpisah menyatakan dukungannya agar pemerintah mampu mengendalikan gejolak harga pupuk di saa t harga komoditas di pasar dunia merosot tajam.

"Sekarang ini petani semakin terpuruk karena harga beli komoditas turun, tetapi beban produksi mereka tetap tinggi karena harga pupuk justru naik," ujar Suyanto. Menurut Asmar, kenaikan harga pupuk hingga 400 persen sejak beberapa bulan terakhir, menambah keterpurukan petani kelapa sawit ketika harga CPO merosot tajam.

Zulkarnain juga mengatakan pemerintah pusat semestinya tanggap dengan keluhan petani komoditas perkebunan saat harga-harga komoditas di pasar dunia turun tajam.

"Jangan ketika harga komoditas di pasar dunia melejit pemerintah cepat sekali meresponnya dengan memberlakukan pungutan ekspor. Tetapi ketika harga turun sekarang ini, responnya terlambat," kata Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, pemerintah pusat tidak bisa hanya sekedar menurunkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). "Bila perlu dihapuskan sama sekali pungutan ekspor seperti itu," katanya.

Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tak berani menjamin akan ada alokasi untuk subsidi pupuk, terutama untuk petani komoditas perkebunan. "Kami belum memikirkannya," ujar Gatot.