JAKARTA, SELASA - Seiring melemahnya harga minyak mentah dunia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menilai keputusan pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan ditetapkan setelah mengukur sejauhmana kondisi Indonesia Crude Price (ICP), dan bukan berdasar pada angka subsidi.
Kendati demikian, pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jauh-jauh hari merelakan pagu anggaran subsidi membengkak bila pemerintah memutuskan menurunkan harga BBM.
"Presiden mengatakan tadi supaya kita merelakan subsidinya itu akan lebih dari pagu karena harga minyak terus turun, dan itu untuk meringankan beban masyarakat," kata Purnomo Yusgiantoro usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Purnomo, tanpa menurunkan harga BBM, anggaran subsidi sudah membengkak. Saat ini, besaran subsidi menggapai Rp 130 triliun. Padahal pemerintah mematok besaran subsidi 2008 senilai Rp 126,82 triliun. "Kalau kita menghitung dari subsidi, subsidi itu sudah habis sekarang ini. Jadi kalau harga BBM diturunkan subsidinya makin bengkak," katanya.
Di sisi lain Purnomo mengemukakan, harga minyak mentah patokan (ICP) rata-rata saat ini sebesar 107-109 dolar per barel. Mengingat asumsi pemerintah senilai 95 dolar per barel, maka terdapat penambahan pendapatan.
Namun demikian, Purnomo menjelaskan, bila penurunan harga BBM dilakukan, dan harga minyak mentah dunia tiba-tiba kembali melonjak, pemerintah memastikan besaran kenaikan BBM tidak akan melebih harga BBM saat ini. "Itu nggak lebih dari Rp 6.000 per liter," urainya.
Ketika disinggung apakah pemerintah akan memutuskan penurunan harga BBM sebelum akhir tahun 2008, Purnomo mengaku tidak mengetahuinya. "Pertanyaan itu susah juga karena yang menentukan bukan saya," tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang