Pemerintah Beli SUN Kembali

JAKARTA, RABU - Mengantisipasi keterpurukan rupiah akibat krisis keuangan global, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) berencana membeli kembali surat utang negara (SUN) di pasar sekunder secara bertahap dalam jumlah terukur.

Rencana buy back SUN tersebut menjadi satu dari sepuluh kebijakan pemerintah dan BI yang muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/10) malam.

Pelaksana tugas Menko Perkonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan mengemukakan, buy buck saham dalam jumlah tertentu itu untuk menarik kepercayaan pemilik SUN yang mulai luntur. "Ini akan dilakukan sinyal bahwa pemerintah dan BI peduli, dan agar tidak dianggap bahwa SUN itu memiliki harga," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, penjagaan kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakoni stabilisasi pasar SUN dilakukan dengan mengaktifkan KMK dan PBI yang selama ini berlaku.

Gubernur Bank Indonesia Boediono yang turut dalam pertemuan mengemukakan, buy back SUN bakal dimatangkan bersama dengan Menkeu menyangkut jumlah yang ideal dalam mempengaruhi situasi pasar yang panik.

"Berapa nanti lihat saja telah terjadi," jelasnya.

Boediono menambahkan, pembelian kembali SUN mulai efektif Rabu (29/10) dengan memperhatikan kondisi pasar, dan sejauhmana efeknya.

"Nanti kita akan melakukan sesuatu agar jangan sampai turun," tandasnya.

RI kelebihan rupiah

Selain membeli SUN kembali, pemerintah juga berencana mengerem peredaran rupiah akibat kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) beberapa waktu yang lalu. Dari sisi pemerintah, pemerintah akan menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah adanya perang harga antar perbankan dalam hal suku bunga.

"Pemerintah menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank yang menyebabkan dari sisi suku bunga dan meningkatkan suku bunga meningkat," jelasnya.

Menkeu mengatakan, pemindahan dana atas seizin Menneg BUMN yang ada dalam unit monitoring. Hal ini mencegah peningkatan atau kompentisi kenaikan suku bunga di sejumlah perbankan yang memikat dana pihak ketiga, termasuk valas BUMN.

Sementara itu, Boediono menilai pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang sesuai agar kebutunhan likuditias terjaga. "Kita akan melakukan sesuatu supaya terjadi keseimbangan likuiditas rupiah dan sejalan dengan kebutuhan dollar," tandasnya.

Di lain pihak, untuk mengantisipasi dampak krisis global, pemerintah dan perbankan bakal mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asing di bank dalam negeri. Hal ini dipadukan dengan adanya pembentukan lembaga kliring valas.

"BUMN diwajibkan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke kantor Menneg BUMN, dan transaksinya melalu perbankan secara mingguan, serta di-update setiap hari," kata Menkeu.

Pemerintah dan BI, lanjut Menkeu, akan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah memperoleh komitmen pembiayaan baik bilateral maupun multilateral. Tidak hanya itu, pemerintah akan memanfaatkan bilateral swaps arrangement dari Bank Jepang, Bank Korea, dan Bank China dalam menjaga kesinambungan neraca pembayaran.

Amankan sektor perdagangan

Di sisi keberlangsungan ekspor, pemerintah akan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli dengan menyediakan fasilitas rediskonto wesel dengan recourse. Kebijakan ini diatur Bank Indonesia dan mulai efektif 1 November 2008.

Menkeu menambahkan, pemerintah juga akan mengurangi pungutan ekspor CPO menjadi nol persen. "Kebijakan dipercepat dari yang sebelumnya ditargetkan Januari dari yang sebelumnya 2,5 persen," tandasnya.

Selain itu, pemerintah akan menerbitkan ketentuan importasi komoditi tertentu, semisal garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak, sepatu. Komoditas tersebut hanya bisa diimport oleh importir terdaftar.

"Ada kewajiban verifikasi di pelabuhan yang terbuka untuk barang tersebut," sergahnya.

Menkeu menegaskan, ada lima pelabuhan dan dua bandara yang diperkenankan membongkar muat dalam mencegah importasi ilegal. Kelima pelabuhan itu antara lain, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar. Dua bandara adalah Soekarno-Hatta dan Juanda.

"Pemerintah akan membentuk task force terpadu antar instansi terkait dengan SK Mendag," jelas Menkeu.

Di akhir keterangan pers, Menkeu memastikan, pemerintah juga mempersiapkan rencana darurat untuk menghadapi gonjang-ganjing dampak krisis keuangan AS. Namun seperti apa rencana darurat tersebut, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci.

"Pemerintah sesuai arahan Presiden akan terus melakukan monitoring secara kontinyu. Dan rencana darurat akan terus kita persiapkan dalam menyikapi situasi global yang akan berlanjut," tutur Menkeu.