Valas BUMN di Dalam Negeri Cukup Jaga Neraca Pembayaran

()

JAKARTA, RABU - Penempatan valuta asing milik BUMN di dalam negeri dinilai cukup untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan devisa Indonesia.

"Sementara ini dari BUMN saja yang sudah kita lakukan," kata Pelaksana Tugas Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan (Depkeu) Jakarta, Rabu (29/10).

Menkeu mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan kemungkinan mewajibkan pihak lain (swasta) untuk menempatkan valasnya di Indonesia.

Lebih lanjut ketika ditanya apakah akan ada perlakuan khusus terhadap BUMN, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah dapat mewajibkan BUMN menempatkan dananya di dalam negeri karena merupakan milik pemerintah. "Karena milik pemerintah, mereka disuruh sama yang punya," tegas Menkeu.

Menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan devisa dengan mewajibkan BUMN menempatkan valasnya di dalam negeri merupakan satu dari 10 langkah pemerintah untuk merespon kondisi keuangan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Klarifikasi Siswa di Jogja yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak Program MBG

Tabungan Pemerintah di BI Tersisa Rp 120 Triliun, Aman atau Rawan?

Amandemen ke-25 Konstitusi AS Jadi Upaya Gulingkan Trump, Apa Itu?

Iran Serang Fasilitas Energi Arab Saudi, Targetkan Perusahaan AS

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com