Solusi, Penyederhanaan Prosedur Pencairan Pinjaman

JAKARTA, RABU - Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan skenario rencana percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang telah mendapat komitmen pembiayaan luar negeri bilateral dan multilateral. Caranya, menegosiasikan penyederhanaan prosedur pencairan pinjaman.
    
Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Soesantono, di Jakarta, Rabu (29/10), mengungkapkan, pemerintah akan meminta negara/lembaga donor mempercepat pencairan dana pinjaman dengan penyederhanaan prosedur pengucuran dana. Sehingga, pinjaman diharapkan bisa segera digunakan, meski masalah terkait di dalam negeri belum tuntas keseluruhan.
    
"Kita ingin mereka (pendonor-red) agar lebih rileks, untuk melihat misalnya kalau pun belum 100 persen tanahnya bebas, bisa tidak nantinya dilakukan secara section by section atau ruas by ruas sehingga dananya bisa cepat dipakai mengikuti perkembangan realisasi proyek disini," ujarnya.
    
Kendati begitu, jelasnya, pemerintah juga bakal tetap melakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah yang mengganggu pelaksanaan proyek infrastruktur seperti masalah pengadaan lahan.
    
Terkait proyek-proyek yang bakal dinegosiasikan pendanaan luar negerinya, kata dia, pemerintah masih akan menentukannya berdasarkan pertimbangan prioritas. Tapi nantinya, departemen-departemen yang mendapat alokasi anggaran infrastruktur seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, serta Departemen Energi, dan Sumber Daya Mineral bakal menentukan proyek apa saja yang akan dipercepat.
    
Percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang telah mendapat komitmen pembiayaan luar negeri bilateral dan multilateral merupakan salah satu dari 10 kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Yudhoyono untuk mengantisipasi dampak krisis finansial global