Soal HAM dan Teror, Obama Lebih Elegan

JAKARTA, KAMIS — Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS) siap digelar pada 4 November. Dua calon presiden AS, Barack Obama dari Partai Demokrat dan John McCain dari Partai Republik, saling berebut dukungan suara untuk menjadi orang nomor 1 di AS.

Keduanya sama-sama berpeluang untuk menempati tampuk kekuasaan pemerintahan AS. Hal itu dikatakan peneliti di Institute of Defense and Security Studies (IODAS), Bantarto Bandoro, kepada Kompas.com saat dihubungi melalui telepon, Kamis (30/10) ini. "Saat ini masih belum menentu karena perbedaan dari hasil poling keduanya hanya tipis, cuma 4-6 digit Obama unggul dari McCain. Kalau bedanya hingga 15-20 digit mungkin Obama bisa dikatakan optimistis unggul pada 4 November," ujarnya.

Posisi unggulnya Obama justru perlu diwaspadai, menurutnya, karena swing-swing voter itu belum menentukan pilihan mereka. "Mereka itu kan undecided voter, yakni orang kulit putih yang masih memiliki pandangan rasialis terhadap kaum kulit hitam. Sentimen-sentimen seperti itu dapat memicu sesama warga kulit putih untuk tak memilih Obama," ujarnya.

Bantarto mengatakan, siapa pun yang terpilih nantinya kebijakan kedua kandidat itu tetap akan membawa perubahan dalam kondisi sosial dan politik Indonesia. "Dampak yang paling signifikan, kebijakan keduanya masih akan reaksioner, terutama McCain yang akan mengambil reaksi lebih keras. Kalau Obama tak mengedepankan tekanan dalam politik luar negerinya, tetapi terbuka dalam dialog meski tak dipungkiri kepentingan nasional dan internasional AS yang menjadi fokus utamanya," kata Bantarto.

Dari segi penegakan HAM, Bantarto menjelaskan, baik Obama maupun McCain, masih memiliki persepsi yang sama. "Yang dikhawatirkan, menjelang atau pascaputusan eksekusi mati Amrozi dkk bila akan terjadi aksi teror, ini yang perlu diwaspadai pemerintah kita. AS masih melihat Indonesia sebagai pusat kegiatan teror yang masih aktif berdenyut," ujarnya.

Menurut Bantarto, Obama akan lebih elegan dalam penyikapan persoalan isu terorisme yang masih menjadi isu krusial dalam pemerintahan AS. "Keduanya akan memandang isu teror sebagai sesuatu yang tak bisa dikompromikan, tetapi dalam proses memerangi, Obama akan mencari tahu dan menelusuri apa yang melatarbelakangi aksi dan mengedepankan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah kita. Kerjasama penuntasan pelaku aksi teror akan lebih ditekankan Obama," ujarnya.

Mengenai proses menjelang pemilu di AS, Bantarto menuturkan masyarakat Indonesia bisa belajar banyak atas apa yang terjadi selama masa kampanye Capres AS saat ini. Ada pelajaran yang menarik yakni debat capres 3 kali putaran sehingga publik AS mengetahui program sekaligus integritas kandidat. "Sekarang di Indonesia sudah mulai terbuka, dengan disahkannya RUU Pilpres dengan menggelar 5 kali debat capres, semoga ini bisa menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat Indonesia," tuturnya.

Kedua, sikap kooperatif dari kedua capres itu dapat mempengaruhi perilaku pemilihnya tapi yang menarik tak mendorong publiknya saling bertentangan. "Mereka berkompetisi secara sehat membangun image di mata masing-masing pendukung. Tetapi keduanya menunjukkan kalau berkompetisi itu tak berarti berkonflik, mereka masih saling menghormati dan itu pula yang ditunjukkan pendukung masing-masing. Tak ada cerita bentrok antar pendukung seperti di negara kita," jelasnya.

Ia menambahakan apa yang dicontohkan pendukung dua kandidat itu menunjukkan kematangan publik AS. "Ini pendidikan politik bagi publik kita, bagaimana tetap bijak menyikapi perbedaan. Kalau peranan figur dua kandidat itu tak terlalu signifikan, faktornya karena memang sendi-sendi demokrasi termasuk menghargai pendapat orang lain yang berbeda itu sudah menjadi budaya di sana," katanya. Ketiga, mengenai dana kampanye kedua kandidat yang secara terang-terangan dipublikasikan, Bantarto mengatakan budaya ini belum ada di Indonesia.

"Kalau di sana, pemaparan dana ini sangat transparan dan tidak ada prasangka-prasangka buruk. Sementara disini ketakutannya, politisi kita tak membeberkan dana karena akan dianggap melakukan politik uang. Dengan prasangka setelah terpilih politisi akan berusaha mengembalikan 'modal' yang telah dikeluarkan untuk kampanye," tuturnya. Tetapi menurutnya, ketidakjujuran ini yang memegang peranan penting mengingat saat kandidat memerintah justru akan melakukan apa yang dipersepsi public sebagai politik uang.

"Rasa saling tak percaya antara publik dan kandidatnya itu masih tebal di sini. Kita perlu belajar untuk mulai terbuka dan transparan dalam hal dana kampanye dan diatur dalam UU Pemilu tetapi juga yang penting implementasinya," jelasnya.

Mengenai WNI yang memiliki hak pilih di AS, Bantarto mengungkapkan pilihan pada Obama akan lebih mengemuka. Pasalnya ia telah dikenal menjanjikan perubahan dalam segala bidang di AS.

"Lepas dari dia pernah tinggal di Indonesia atau tidak, saya kira hanya persoalan figure dan kemampuan negosiasinya yang menjadi titik berat mereka cenderung ke Obama. Selain Mc Cain juga masih dibayangi politik partai Republik ala Bush," jelasnya.

Persoalan HAM Bisa Krusial

Sedangkan terkait dengan embargo senjata di bidang militer yang diberlakukan pada Indonesia, Bantarto mengatakan Kongres AS masih didominasi Partai Demokrat. "Bukan tak mungkin Kongres akan berbicara, akan bisa embargo senjata di Indonesia, tapi tetap pengaruhnya tak terlalu signifikan ke militer kita," jelasnya. Hubungan di bidang militer antara AS-Indonesia tak mengalami perubahan yang signifikan saat Obama atau McCain menjadi presiden AS.

Yang perlu digaris bawahi, isu-isu lokal pelanggaran HAM yang belum selesai di Indonesia bisa menjadi persoalan krusial sebagai alasan AS untuk tetap meneruskan embargo. "Keduanya bisa menerapkan strategi ini ke depan, maka 'tekanan' akan berbentuk dalam melihat Indonesia menyikapi atau menyelesaikan berbagai isu pelanggaran HAM yang masih belum selesai," tuturnya.