KPU: Ijazah Wulan Guritno Bermasalah, Bukan Palsu

Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) meneliti kelengkapan berkas administrasi calon anggota legislatif dari setiap partai politik peserta pemilu di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/8). Verifikasi itu dilakukan KPU hingga Minggu (7/9). (KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO)

JAKARTA, JUMAT — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meralat informasi mengenai caleg bermasalah yang rencananya akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (31/10). Anggota KPU/Ketua Biro Hukum I Gusti Putu Artha mengatakan, nama 13 caleg yang selama ini dilaporkan tidak sepenuhnya benar terindikasi kuat menggunakan ijazah palsu. "Tidak semua laporan itu ternyata benar," ujar Putu.

Putu mengatakan, misalnya aktris Wulan Guritno (PAN, Jateng III), ternyata bukan terkait ijazah palsu, tetapi sertifikatnya tidak layak.

Menurut Putu, hanya dua caleg yang terindikasi kuat terkait ijazah palsu, yaitu Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri dan Bendahara Umum PNI Marhaenisme Agustina Nasution. Keduanya memiliki ijazah persamaan.

Karena proses konfirmasi yang baru selesai dan Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary yang sedang tidak berada di Jakarta, Putu mengatakan pihaknya batal melapor ke Bawaslu hari ini. "Sejauh ini sudah kumpulkan berkas lengkap. Kalau bisa Senin, ya Senin," tandas Putu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pertamina Ungkap Modus Oknum Operator SPBU Curangi BBM Subsidi, Barcode Konsumen Difoto Diam-diam

Korban Tewas Tembus 1.950 Jiwa, Israel Tetap Ogah Damai dengan Hizbullah

Tantang Menteri Ara, Ketum GRIB Hercules: Buktikan Lahan Ini Milik Negara!

Kena OTT KPK, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Tiba di Gedung Merah Putih

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com