JAKARTA, SABTU — Salah satu pimpinan Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Aria Bima, mengatakan, pemerintah harus tegas menghadapi tuntutan rakyat agar segera menurunkan harga bahan bakar minyak.
"Kami menilai, sikap pemerintah tidak tegas atau tidak taat azas terkait kebijakan penentuan harga BBM bersubsidi," katanya melalui hubungan telepon seluler, Sabtu, dari Solo, Jawa Tengah.
Ia mengatakan, karena ketika harga minyak dunia naik, pemerintah dengan cepat menaikkan harga BBM, bahkan dengan kenaikan yang pernah mencapai 100 persen. "Namun, sekarang saat harga BBM anjlok, pemerintah tidak segera menurunkan harga jual BBM dalam negeri. Makanya, kami menilai, ini tidak tegas atau tidak taat azas. Karena dulu cepat bertindak untuk menaikkan, sekarang seperti maju mundur," ujarnya.
Aria Bima menambahkan, ketika menaikkan harga BBM bersubsidi belum lama ini, pemerintah memakai alasan menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar. Karena itu, katanya, seharusnya ketika harga minyak dunia turun, pemerintah pun harus memakai alasan penyesuaian diri dengan fluktuasi mekanisme tersebut untuk menetapkan kebijakan.
"Namun, yang terjadi, justru penyesuaian harga BBM bersubsidi sekarang ditunda-tunda tanpa alasan jelas," ujar motor penggerak angket BBM ini. Ia lalu menunjuk harga minyak dunia sekarang yang sudah meluncur sampai 60 dollar AS per barrel.
"Karena itu, kami mendesak pemerintah agar segera menurunkan harga BBM bersubsidi tanpa harus menunggu perkembangan harga minyak dunia sampai akhir tahun," ujarnya.
Apalagi, menurut perhitungannya, akibat penurunan harga minyak dunia saat ini, pemerintah memetik kelebihan alokasi subsidi BBM dalam APBN sebesar Rp 10 triliun.
"Seharusnya dengan surplus subsidi Rp 10 triliun ini, pemerintah mampu menurunkan harga eceran premium bersubsidi hingga 20 persen. Pemerintah jangan berpikir masyarakat tidak tahu hitung-hitungan ini," katanya.