KSAD Minta Kesejahteraan Prajurit Ditingkatkan

MEDAN, SENIN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo meminta pemerintah menaikkan kesejahteraan prajurit dalam bentuk gaji dan insentif lainnya, jika bisnis TNI diambil alih. TNI Angkatan Darat yakin pemerintah memiliki kompensasi lain untuk menjamin kesejahteraan prajurit, jika semua bisnis di lingkungan TNI diambil alih.

Menurut Agustadi, TNI AD sudah memberikan masukan kepada Mabes TNI maupun Departemen Pertahanan terkait bentuk kompensasi yang mestinya diberikan jika seluruh bisnis TNI diambil alih pemerintah. Dia mengungkapkan pengambilalihan bisnis TNI tidak berpengaruh pada kesejahteraan prajurit. "Kesejahteraan prajurit tidak ada masalah. Negara akan memenuhinya. Tentunya ada kompensasi lain dari negara. Kami hanya mengusulkan kesejahteraan prajurit ditingkatkan, melalui gajinya, mungkin lewat insentif saat Lebaran atau yang seperti itu," ujar Agustadi di Medan, Senin (3/11). .

Agustadi berada di Medan dalam rangka serah terima jabatan Panglima Kodam-I/Bukit Barisan dari Mayor Jenderal TNI Markus Kusnowo kepada Mayor Jenderal TNI Burhanudin Amin.

Lebih lanjut tentang pengambilalihan bisnis TNI, Agustadi mengatakan, semuanya diserahkan ke Mabes TNI dan Departemen Pertahanan (Dephan). "Soal bisnis TNI, kami serahkan sepenuhnya kepada atasan, Mabes TNI maupun Dephan. Merekalah yang memutuskan bagaimana selanjutnya. Kami sudah menyerahkan sepenuhnya, jadi tunggu saja apa keputusan akhirnya," ujar Agustadi.

Netralitas TNI

Sementara itu, terkait pergantian beberapa panglima daerah militer (pangdam) di Indonesia, KSAD membantah hal tersebut karena mengantisipasi pelaksanaan pemilu tahun 2009. Apalagi jika dikaitkan dengan banyaknya calon presiden yang bakal bertarung dalam pemilu tahun depan berasal dari kalangan militer. "Pergantian pangdam di seluruh Indonesia ini tidak ada kaitannya dengan pemilu, tapi dalam rangka pembinaan personel, sehingga pada waktunya harus ada pergantian panglima. Apalagi ada beberapa personel memasuki masa pensiun maka ada kekosongan," katanya.

KSAD menjamin TNI AD tetap bisa menjaga netralitasnya dalam pemilu. Agustadi menyadari, tidak mustahil pemilu 2009 dengan berbagai kepentingannya menyeret dan mempengaruhi prajurit TNI AD untuk ikut berpolitik. "Untuk yang satu ini saya tidak akan ragu menindak tegas setiap prajurit Angkatan Darat yang terbukti terlibat dalam politik praktis, khususnya yang tak mengindahkan netralitas TNI," katanya.