SMS Kampanye, Ternyata Bisa Diperkarakan

(KOMPAS.COM/IGNATIUS SAWABI)

JAKARTA, RABU - Kecanggihan teknologi telekomunikasi ternyata dimanfaatkan para caleg dan partai untuk berkampanye. Pesan singkat melalui telepon selular bisa menjadi alat paling ampuh untuk menarik simpati. Namun, cara ini ternyata dapat diperkarakan karena terkait masalah perlindungan konsumen.

"Tidak hanya pihak operator, pihak partai juga dapat digugat. Sebabnya tidak semua pelanggan operator menerima bahkan merasa terganggu oleh SMS semacam ini," kata Sekretaris Departemen Hukum dan Teknologi Universitas Padjajaran Danrivanto Budhijanto, usai seminar "Perselisihan Antar Penyelenggara Telekomunikais: Alternatif Penyelesaian" di Jakarta, Rabu (4/11).

Danrivanto menjelaskan, pengiriman SMS kampanye lewat operator seharusnya dibuat seperti pesan singkat langganan, di mana seseorang dapat memilih meneruskan berlangganan atau berhenti. Jika dilakukan dengan cara seperti ini maka operator dan partai dapat terlepas dari jeratan hukum.

Selain itu, Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI) seharusnya memberi peringatan terlebih dahulu pada operator agar tidak menggunakan layanannya untuk mengirim pesan secara massal. Mereka harus memberi pilihan apakah masyarakan bersedia menerima pesan atau tidak.

Jika hal ini dilanggar, seseorang atau suatu kelompok dapat melakukan gugatan kelompok (class action) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pihak kepolisian agar kasusnya dilanjutkan ke pengadilan. "Meskipun operator melayani kepentingan bisnis seperti (kampanye) ini, namun pelayanan umum tetap tidak boleh dilewati," ujar Danrivanto.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Selamatkan Pilot F-15E, Operasi Navy SEAL AS di Jantung Iran Diklaim Paling Berani

Fakta-fakta Penggeledahan Rumah Ono Surono: Temuan Uang hingga Protes dari Pengacara

Skor Inter Milan Vs AS Roma 5-2, Hormat Berdiri buat Bastoni

Menkeu Purbaya Terbitkan Aturan Baru, DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com