KPK-N Sedih PLN Impor Batubara

JAKARTA, RABU - Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) sedih dan menyesalkan rencana impor batubara yang akan dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal itu dinilai merupakan pelecehan terhadap konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945.

"Bagaimana mungkin kita sebagai salah satu negara pengekspor batubara terbesar kelima di dunia, justru harus mengimpor bahan baku tersebut hanya karena kontraktor-kontraktor swasta/asing penambang SDA milik rakyat, tidak bersedia menjual kepada PLN karena harganya lebih murah," ujar Koordinator KPK-N Marwan Batubara, Rabu (5/11).

Seperti diberitakan, PLN segera mengundang pemasok batubara dari Australia, China, India, dan negara lain karena gagal memperoleh pasokan dari produsen domestik untuk mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik.

"Ini jelas sangat memperihatinkan di tengah kondisi ekonomi negara yang terancam dampak krisis keuangan global," ujar Marwan. Di lain pihak, ia juga menyesalkan karena lebih dari 74 persen produksi batubara Indonesia justru diekspor dan hanya 25,33 persen sebagai konsumsi domestik.

KPK-N menilai Menteri ESDM tidak mampu dan gagal menegakkan peraturan dan kontrak PKP2B termasuk pengaturan tentang domestic market obligation (DMO). Juga, kementerian BUMN gagal mensinergikan seluruh BUMN yang terkait sesuai konsep Indonesia Incorporated yang selama ini diusung, sesuai pasal 33 UUD 1945.

"SBY-JK tampaknya tidak mampu mengendalikan dan mengarahkan menteri-menteri ESDM, Keuangan, BUMN dan Perdagangan, demi mengamankan sektor energi yang demikian strategis bagi kepenitngan negara dan rakyat," tegas Marwan.

Selanjutnya KPK-N, kata Marwan yang juga anggota DPD RI itu, minta segera batalkan rencana impor batubara itu dan meminta Presiden SBY menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi, mengutamakan kepentingan negara dan rakyat serta bertindak tegas terhadap menteri yang diduga telah bertindak merugikan negara.