Wapres Minta Kasus Mark-Up Jangan Hambat PLTU Labuan

Kompas.com - 06/11/2008, 13:15 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono

LABUAN, KAMIS - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta agar penyidikan kasus dugaan penggelembungan dana (mark-up) uang ganti rugi tanah warga senilai Rp 4,2 miliar dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, jangan sampai menghambat penyelesaian PLTU tersebut.

Jika memang ada bukti, Kejaksaan diminta untuk melakukan penyidikan tanpa harus mengganggu penyelesaian pembangunan proyek PLTU Labuan. Hal itu dilontarkan Wapres Kalla menjawab pers, di sela-sela meninjau PLTU Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kamis (6/11) siang.

Dalam kunjungan kerjanya ke pembangkit listrik yang tengah dibangun itu, Wapres Kalla ditemani Menneg BUMN Sofyan Djalil , Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Jack Purnomo, Direktur Kontruksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Agung Nugroho, Gubernur Banten Ratu Atut Chosijah serta Bupati Pandeglang Achmad Dimyati.

"Kasus itu sebenarnya kasus lama dan sudah dijelaskan tidak ada mark-up. Tetapi, kalau memang ada kasus hukum silakan dijalankan. Namun, jangan sampai penyelesaian proyek senilai Rp 6 triliun itu terhalang hanya karena mark-up senilai Rp 4,2 miliar," tandas Wapres Kalla.

Menurut Wapres Kalla, lahan untuk pembangunan proyek PLTU Labuan justru paling murah dibandingkan lahan proyek lainnya, yaitu Rp 51.000 per meter persegi. "Coba berapa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) lahan di sini?" tanya Wapres kepada Achmad Dimyati.

Achmad Dimyati agak tergagap saat menjawab. "NJOP-nya macam-macam. Akan tetapi, sekarang harga lahannya sudahn Rp 200.000 per meter," ujar Achmad Dimyati.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Pandeglang tengah memeriksa sejumlah pejabat daerah terkait kasus dugaan mark-up tersebut. PLTU Labuan hingga kini masih dibangun oleh Chengda Engineering Corporation dan Konsorsium Truba Jurong dengan nilai proyek sebesar Rp 6 triliun. Proyek listrik yang memiliki dua unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 315 Mega Watt atau 630 MW itu diperkirakan baru selesai pembangunannya pada September tahun depan untuk unit pertamanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau