SKB 4 Menteri untuk Tekan Upah Minimum

JAKARTA, KAMIS - Penetapan Peraturan Bersama 4 Menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perindustrian (Menperin), dan Menteri Perdagangan (Mendag) mengenai penetapan Upah Minimun Regional (UMR) tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai hanya untuk menekan upah minimum.

"Ini hanya strategi saja. Jangan-jangan pengusaha ikut bermain dan menekan upah minimum," kata Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, Gibson Sihombing, saat diskusi Upah dan Peraturan Bersama 4 Menteri, di Hotel Alila, Jakarta, Kamis (6/11).

Gibson mengatakan penetapan upah minimum merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan. Namun, dalam Peraturan Bersama 4 Menteri tersebut penetapan upah minimum menjadi rancu. Pasalnya, dalam Peraturan tersebut disebutkan penetapan upah minimum agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan peraturan ini maka penetapan upah menjadi rancu dan menimbulkan penimbulkan penolakan khususnya di kalangan pekerja dan buruh," kata Gibson.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan semester I tahun 2008 mencapai 6,20 persen. Menurut Gibson, Peraturan Bersama 4 Menteri secara implisit mengharapkan kenaikan upah minimum untuk tahun 2009 maksimum hanya 6 persen. Hal ini mengabaikan pedoman dalam penetapan upah minimum berdasarkan Permenakertrans No.17 tahun 2005.

Dalam Permenakertrans No.17 Tahun 2005 disebutkan penentuan upah minimum sesuai Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). "Nilai KHL berdasarkan hasil survei Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Juni, Juli, Agustus 2008 sebesar Rp 1,3 juta," ujar Gibson seraya menambahkan Peraturan 4 Menteri tersebut membuat daya tawar pekerja semakin melemah.