Krisis ARV Teratasi

JAKARTA, JUMAT - Setelah mengalami krisis ketersediaan obat antiretroviral atau ARV, pemerintah akhirnya menambah alokasi dana pengadaan obat yang bisa menekan perkembangan HIV itu. Penambahan dana itu diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan pengadaan obat antiretroviral hingga Maret mendatang.

Sebelumnya, ketersediaan obat ARV mengalami krisis dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini mengakibatkan banyak orang dengan HIV/AIDS atau ODHA terancam putus berobat. Krisis ketersediaan obat ARV itu telah beberapa kali terjadi sejak disubsidi penuh oleh pemerintah pada tahun 2004 lalu.

"Saat ini Depkes sudah dapat memenuhi permintaan obat lini pertama dari rumah sakit-rumah sakit," kata Kepala Subdirektorat AIDS dan Penyakit Menular Seksual Depkes Sigit Priohutomo, Jumat (7/11), di Jakarta. Pengadaan ARV lini pertama sudah bisa dilakukan setelah mendapat tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebesar lebih dari Rp 10 miliar.

"Dengan mekanisme penunjukan langsung, begitu dana tersedia, kami bisa langsung membeli obat-obatan ARV ke PT Kimia Farma selaku produsen obat ARV di dalam negeri," kata Sigit. Ada pun pengadaan obat-obatan ARV lini kedua yang didanai Dana Global untuk AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (GFATM) masih dalam proses tender karena obatnya harus diimpor dari negara lain.

Ketua Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia, Prof Samsuridjal Djauzi menyatakan, obat ARV lini pertama kini telah tersedia di berbagai rumah sakit. "Setidaknya, untuk dua bulan ke depan, ketersediaan obat ARV lini pertama bagi pasien yang terinfeksi HIV bisa terjamin," ujarnya.

Kaum ODHA kebanyakan mengguna kan obat ARV lini pertama-terdiri dari lima jenis-yaitu zidovudine, lamivudine, nevirapine, stavudine, dan efavirenz. Para ODHA umumnya menggunakan kombinasi tiga dari lima jenis obat ARV lini pertama itu. Akan tetapi, sebagian ODHA telah memakai obat-oba tan ARV lini kedua lantaran virus HIV telah kebal terhadap obat lini pertama.