Kurang Koordinasi, Anggota PPLN Jeddah Kelebihan

JAKARTA, SENIN - Karena kurangnya koordinasi dengan Komisi Pemlihan Umum (KPU) Pusat, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah bekerja dengan 35 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Padahal dalam ketentuan, PPDP cukup 15 orang saja.

"PPDP mereka sudah bentuk bahkan jumlahnya kalau tidak salah 35 dari 15 (orang) yang kita programkan. Nah terjadi perubahan. Berlebih. Bahkan mereka sudah bentuk dua bulan," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Ashary di Jakarta, Senin (10/11), usai kunjungannya ke Jeddah, Saudi Arabia dalam rangka membentuk PPLN.

Menurut Hafiz, kelebihan ini akhirnya terbentur dengan anggaran. Selama ini, KPU menyusun anggaran selama satu bulan untuk 15 orang. Oleh karena itu, Hafiz menyerahkan permasalahan di Jeddah ini kepada Pokja PPLN untuk diselesaikan. Akibat banyaknya persoalan yang dihadapi dalam pemutakhiran data pemilih, Hafiz mengaku kedatangannya di Jeddah dihujani keluhan oleh PPLN setempat.

Menurut perkiraan, jumlah WNI yang ada di wilayah itu mencapai 800 ribu jiwa namun data yang bisa terhimpun belum mencapai 60 persen dari total jiwa. "Banyak persoalan, bahkan ada yang menarik. Mereka mengusulkan kalau memang tidak dipersiapkan dengan baik, lebih baik enggak usah ada pemilu luar negeri," tutur Hafiz.

Ia mengatakan kesulitan pendataan disebabkan sebagian besar WNI di Jeddah dan sekitarnya adalah pendatang ilegal. Mereka biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga sehingga sulit keluar dari rumah majikannya. "Sulit sekali untuk mendata. Tapi kita tetap meminta tanggal 20 November ini untuk selesai pendataan," tandas Hafiz.