Himbara Minta Jaminan Penuh

JAKARTA, SELASA - Perhimpunan Bank-Bank Negara (Himbara) meminta pemerintah  menjamin penuh Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan atau blanket guarantee dan pinjaman pasar uang antarbank (PUAB).
  
Ketua Umum Himbara Agus Martowardojo usai rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Selasa (11/11), mengatakan kebijakan itui bisa menurunkan bunga kredit dan menghindari risiko terjadinya kredit bermasalah (non performing loan/NPL).
   
"Singapura, Malaysia, dan Hong Kong, sudah menerapkan blanket guarantee. Sebaiknya kita (Indonesia) bereaksi dan melakukannya," ujar Agus.
   
Agus menuturkan saat ini bunga pinjaman PUAB memang rendah. Namun, DPK masih tinggi, sehingga bunga kredit yang diberikan kepada debitor tetap tinggi.
   
Kendati begitu, dengan penjaminan penuh (blanket guarantee) dalam bentuk valuta asing maupun DPK, bunga kredit bisa turun dan perang bunga sesama bank bisa reda.
   
"Bila bunga kredit rendah, dampaknya risiko semakin rendah dan potensi terjadinya NPL bisa dikurangi. Bank tidak perlu khawatir terjadinya NPL. Namun, ini semua tergantung dari kebijakan pemerintah," imbuhnya.
   
Agus mengakui kenaikan bunga kredit disebabkan oleh tingginya biaya dana (cost of fund), tingginya risiko, dan persaingan antar bank.
   
Kenaikan itu memicu (naiknya) bunga deposito yang saat ini mencapai 12-13 persen per tahun . Namun, apabila sudah mendapat jaminan penuh dari pemerintah, dalam waktu enam bulan ke depan, bunga deposito bisa stabil di 10 persen .
   
"Awalnya bunga deposito rendah 6,5-10 persen. Namun, saat ini ada bank yang mematok bunga sampai 12-13 persen, sedangkan di interbank (PUAB) 9,5 persen . Jika ada penjaminan bisa turun menjadi maksimal 10 persen dalam enam bulan," imbuhnya.
   
Agus menambahkan kepercayaan bank di Indonesia untuk melakukan pinjaman interbank masih tinggi. Tetapi, tetap ada kekhawatiran turun seperti yang terjadi di luar negeri.
  
Untuk itu,  lanjut dia, penjaminan PUAB harus disertakan dengan fasilitas repo satu dan tiga bulan kedepan. Namun, tantangan utama adalah kekeringan valas di dunia dan kecenderungan ditarik ke luar negeri.
  
"Beberapa bank ingin repo dalam satu hingga tiga bulan. Kalau harian sudah bisa dan untuk mengatasi kekeringan likuiditas valas, perbankan mulai mengurangi ketergantungan terhadap valas," tambahnya.