Penurunan Harga BBM, Solar Seharusnya Jadi Prioritas

JAKARTA, KAMIS - Pemerintah seharusnya memprioritaskan penurunan harga minyak solar dan bukan penurunan premium. Sebab, minyak solar lebih memiliki efek berganda yang luas bagi masyarakat ketimbang premium. Minyak solar dipakai berbagai kalangan mulai dari angkutan umum hingga nelayan.

Apabila harga minyak mentah dunia kembali turun, pemerintah seyogiaynya segera menurunkan harga minyak solar. Demikian disampaikan pengamat ekonomi, yang juga Ketua Dewan Pakar Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nas ional Indonesia (GMNI) Sri Adiningsih, saat ditanya pers, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (13/11) sore.

"Saya kira, apabila melihat penurunan harga minyak mentah dunia yang semakin tajam, sebaiknya harga solar di dalam negeri pun diturunkan. Apalagi, minyak solar lebih memiliki efek berganda yang luas di masyarakat ketimbang premium," tandas Sri Adiningsih.  

Sejauh ini, pemerintah Indonesia baru memutuskan menurunkan harga premium sebesar Rp 500 per liter yang berlaku mulai 1 Desember 2008 mendatang. Penurunan harga premium baru-baru ini, dilakukan menyusul penurunan harga minyak mentah dunia. Pada saat ini, harga minyak mentah dunia tercatat di bawah 60 dollar AS per barel.

Menurut Sri Adiningsih, tidak elok kalau dalam situasi seperti ini pemerintah ikut mengambil keuntungan dengan tetap mempertahankan harga solar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Yang dimaksud dengan mengambil keuntungan adalah karena adanya diparitas harga minyak mentah dunia dengan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Pertumbuhan hanya 4-5 persen

Lebih jauh, Sri Adiningsih mengatakan akibat krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diperkirakan hanya mencapai 4-5 persen. "Tahun ini saya perkirakan pertumbuhan ekonomi 6 persen masih bisa tercapai. Akan tetapi, kalau tahun depan, saya kira pertumbuhannya hanya 4-5 persen. Itu pun kalau pemerintah cukup beruntung, yaitu jika aparat pemerintah bekerja keras," tambah Sri Adiningsih.

Sri Adingsih menambahkan, sulit menahan laju penurunan persentase pertumbuhan ekonomi mengingat adanya proses pemilu serta krisis keuangan global.

"Angka 4-5 persen itu saya kira masuk akal. Itupun kalau tak ada kesalahan politik. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Kondisi politik dalam negeri, juga harus benar-benar dijaga, lanjut Sri Adiningsih.