IKOHI : Pansus Orang Hilang Bermuatan Politik

Sejumlah warga keluarga korban yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mendatangi Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (16/3/2005). Mereka antara lain menuntut Tim Penyelidik Komnas HAM harus maksimal menggunakan wewenangnya dengan memeriksa dan menyelidiki lembaga dan individu yang diduga terlibat dan harus memberikan laporan kemajuan kerja mingguan kepada korban, keluarga korban, dan masyarakat.(KOMPAS/AGUS SUSANTO)

JAKARTA,JUMAT--Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengecam terbentuknya panitia khusus orang hilang di DPR pada 25 Oktober 2008 yang diketuai Effendi Simbolon.

Menurut Ketua IKOHI Mugiyanto, pembentukan pansus orang hilang sarat akan muatan politis. "Ada kemungkinan pansus tersebut dibentuk untuk menjegal lawan poltik menjelang Pemilu 2009," ujar Mugiyanto di Jakarta, Jumat (14/11) di sela peringatan 10 tahun berdirinya IKOHI.

Indikasi tersebut, kata Mugiyanto, didasarkan pada munculnya pansus menjelang Pemilu 2009. "Pansus sebenarnya sudah ada sejak Februari yang diketahui Panda Nababan namun setelah itu tidak lagi kelihatan perannya dan baru muncul kembali 25 Oktober kemarin," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Harga Emas Antam Hari Ini 9 April 2026, Cek Rinciannya

RUU Perampasan Aset, Anggota DPR: Warga Negara, Termasuk Penjahat, Hartanya Dilindungi UUD

WFH Prabowo dan Narasi Politik dalam Situasi Krisis

Retaknya Kepercayaan JAKI...

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com