Pemerintah Tak Serius Selesaikan Bandara Kuala Namu

MEDAN, SELASA - Pemerintah pusat dinilai tak serius menyelesaikan proyek Bandar Udara Kuala Namu sebagai pengganti Bandar Udara Polonia. Ketidakseriusan pemerintah terlihat dari belum adanya dana pengganti untuk pemotongan plafon anggaran di APBN 2008 yang mencapai Rp 485 miliar.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Sumut, Heriansyah, pemotongan dana pembangunan Bandara Kuala Namu sebenarnya terjadi sejak Agustus tahun 2007 silam, saat DPR RI membahas Rencana Kegiatan Program (RKP) APBN 2008. Dari Rp 950 miliar dana yang dialokasikan APBN 2008 untuk pembangunan Bandara Kuala Namu, DPR memangkas hingga Rp 485 miliar.

Alasannya saat itu pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Untuk Sumut, proyek pembangunan Bandara Kuala Namu yang terkena kebijakan ini. "Persoalannya sampai sekarang tidak ada jaminan, anggaran untuk Bandara Kuala Namu yang terpangkas tersebut bakal ada gantinya," ujar Heriansyah kepada Kompas di Medan, Selasa (18/11).

DPRD Sumut, menurut Heriansyah sempat memprotes kebijakan pemangkasan anggaran untuk Bandara Kuala Namu ini. "Untuk bisa melihat kesungguhan pemerintah menyelesaikan Bandara Kuala Namu kan terlihat dari ketersediaan anggarannya. Kalau dari anggaran yang direncanakan saja sudah dipangkas sedemikian besar, ini kan sama saja pemerintah pusat tak serius menyelesaikan proyek ini," ujar Heriansyah.

Padahal masyarakat Sumut sudah menantikan kehadiran bandara baru pengganti Bandara Kuala Namu sejak tahun 1990-an. Ketidakseriusan pemerintah ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat Sumut, mengingat bandara baru di daerah lain seperti Padang, Palembang, Surabaya hingga Makassar sudah diselesaikan pemerintah.

"Kalau lihat kondisi lapangan sekarang ini, rasanya kami pesimis Bandara Kuala Namu bisa diselesaikan sesuai target pemerintah, pada Oktober 2009 nanti. Kami enggak percaya pemerintah mampu menyelesaikannya sesuai target," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan yang tengah berada di Jakarta mengatakan, pemotongan plafon anggaran untuk Bandara Kuala Namu hingga Rp 485 miliar, masih belum mengganggu penyelesaian proyek. Menurut dia , proyek Bandara Kuala Namu dikerjakan secara multi years, sehingga tidak akan ada lagi tender dan proyeknya tidak terganggu berakhirnya tahun anggaran.

Nainggolan mengatakan, Pemprov Sumut masih percaya komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan Bandara Kuala Namu sesuai target. Terkait pemotongan plafon anggaran hingga Rp 485 miliar, Nainggolan mengatakan, Pemprov Sumut percaya pemerintah akan menyediakan penggantinya dalam APBN 2009.

"Meski sebenarnya kami juga belum tahu apakah pengganti dana yang terpangkas tersebut dialokasikan di APBN 2009. Tetapi kami tetap percaya komitmen pemerintah menyelesaikan proyek ini. Ini urusan pemerintah pusat untuk menyediakan dananya," kata Nainggolan.

Dari kunjungan terakhir DPRD Sumut ke lokasi pembangunan Bandara Kuala Namu, menurut Heriansyah, DPRD menyimpulkan terjadi pelambatan dalam penyelesaian proyek akibat pemotongan plafon anggaran. "Kalau memang serius, mestinya pemerintah pusat melakukan langkah-langkah yang cukup agresif, seperti menyediakan dana penjaminan untuk pembangunan Bandara Kuala Namu. Selain itu, pemerintah pusat juga mestinya rutin meninjau proyek tersebut, setahap demi setahap. Ini yang masih belum dilakukan pemerintah," katanya.