Brasil Belum Bebas PMK

JAKARTA, SELASA- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 yang menyatakan dapat memasukkan jeroan sapi, sebaiknya dikaji ulang. Impor daging sapi dari Brasil harus mendapat perhatian karena Brasil bukan negara yang berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sejarah mencatat, Indonesia sempat terinfeksi PMK parah pada era 1960-an, sehingga menyebabkan kelumpuhan pada sektor peternakan. "PMK sempat menginfeksi ternak di dalam negeri pada tahun 1963-1986 dan menelan kerugian total Rp 300 miliar ketika itu," kata Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih di Jakarta, Selasa (18/11). 

Dr drh Soehadji dari Indonesia Veterinary Watch, Rahmat Pambudy dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Hendry Saragih dari Serikat Petani Indonesia, Mangkoe Sitepu dari Peduli Veteriner dan Ketua Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia Bachtiar Moerad turut mendukung YLKI.

Bagi mereka, adalah hal yang aneh seorang menteri pertanian mengizinkan impor jeroan. "Itu tugas menteri perdagangan," kata Rahmat Pambudy.           

Data statistik peternakan 2007 menunjukkan, konsumen Indonesia cenderung lebih memilih jeroan daripada daging dan hati. Hal ini dapat dilihat dari jumlah impor rata-rata per tahunnya: daging sapi kenaikan rata-rata impor per tahun 26,65 persen, hati sapi naik 3,78 persen per tahun, sedangkan jeroan naik 111,8 persen per tahun. 

Terkait rencana pemerintah yang akan mengimpor daging sapi dari Brasil yang berisiko masuknya kembali PMK, YLKI menolak keras rencana tersebut dengan alasan lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan masuknya daging sapi.

Dalam beberapa kasus, impor daging disertai jeroan dan tulang yang berisiko menjadi pintu masuk utama PMK luput dari perhatian pemerintah.          

Selain itu, menurut YLKI, masih banyak produsen yang menunjukkan sifat manipulatif dan tidak jujur. Produsen cenderung berorientasi mencari untung semata tanpa memedulikan kepentingan konsumen. Juga karakteristik konsumen Indonesia yang memiliki daya beli rendah. Lebih memilih membeli dengan harga murah dengan mutu yang rendah dibandingkan dengan mutu yang terjamin dengan harga mahal. 

Menurut Soehadji, di Brasil hanya ada satu negara bagian, yakni Santa Catarina yang bebas PMK, sedangkan 11 negara bagian termasuk zona bebas PMK dengan vaksinasi, dan masih ada 14 negara bagian yang masih dinyatakan tertular PMK. "Ini harus diperhatikan pemerintah," kata Soehadji.          

Rahmat Pambudy mengatakan, jika seseorang berani mengubah peraturan, maka itu harus d ipertanyakan apalagi berpotensi merugikan kesehatan manusia dan produksi nasional. 

"Ini harus dibongkar. Hal-hal yang menghasilkan keuntungan yang tidak wajar tapi membahayakan kesehatan manusia, maka institusi seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan harus memeriksanya. Risikonya terlalu berat," kata Rahmat Pambudy.