SURABAYA, SELASA- Setiap tahun volume pertumbuhan kendaraan bermotor di Surabaya mencapai 10 persen hingga 12 persen. Padahal pertumbuhan jalan di Surabaya nol persen. Dengan kondisi ini, diperkirakan tahun 2013 nanti Kota Surabaya mengalami kemacetan total.
Demikian diungkapkan Deputi Direktur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RH Christiono, Selasa (18/11), di sela Focus Group Discussion Dampak Transportasi Perkotaan di Surabaya.
"Dari tahun ke tahun pertumbuhan kendaraan bermotor di Surabaya luar biasa tinggi. Sarana infrastruktur jalan tidak akan mampu lagi menampung beban ini," ujarnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia, pada bulan Mei 2008 penjualan sepeda motor di Surabaya melonjak hingga 200 persen. Kendaraan bermotor dipahami sebagai pilihan ekonomis dibanding angkutan umum.
Menurut Christiono, tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor disebabkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah menyediakan sarana angkutan umum. Penyediaan layanan angkutan umum yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah justru dilepas kepada pihak swasta.
Perlu perubahan paradigma dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyediakan layanan angkutan yang layak bagi masyarakat. "Selama ini masyarakat sudah memberikan pemasukan, mulai dari parkir, retribusi terminal, pengujian kendaraan bermotor, hingga pajak kendaraan, lalu kemana uang itu,?" Christiono bertanya.
Berdasarkan rencana Departemen Perhubungan, bulan Desember ini seharusnya diluncurkan angkutan bus cepat atau Bus Rapid Transit (BRT) di Surabaya. Tetapi gagasan ini justru banyak ditentang sehingga rencana pengadaan BRT berhenti.
Christiono menilai, BRT dan kereta api merupakan solusi terbaik untuk mengurangi tingkat pertumbuhan kendaraan di lingkutan kota Surabaya. Namun demikian, BRT dinilai lebih ekonomis karena moda transportasi kereta api adalah angkutan dengan biaya operasional tinggi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bunari Mushofa mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan evaluasi pelayanan bus Damri. Melalui perbaikan pelayanan diharapkan masyarakat Kota Surabaya lebih berminat memakai angkutan umum sehingga frekuensi kendaraan yang melintas di jalan raya berkurang.
Perubahan total
Sementara itu, Ketua Organda Surabaya Wastom i Suherli menilai, hingga saat ini sebagian besar layanan transportasi umum diserahkan pada pihak swasta. Sedangkan penyediaan fasilitas transportasi massa oleh pemerintah daerah sangat terbatas.
Kondisi perekonomian pengusaha angkutan swasta memprihatinkan. "Seharusnya pemerintah tak hanya membuat regulasi saja yang berkaitan dengan retribusi dan pajak tetapi juga menyediakan angkutan umum yang layak dan infrastruktur jalan yang nyaman," ucapnya.
Menurut Wastomi, perubahan fasilitas angkutan umum tak hanya dalam bentuk fisik saja, seperti perbaikan atau pembaharuan armada kendaraan, tetapi juga perubahan mentalitas awak kendaraan serta kebijakan pemerintah daerah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang