Deplu Tak Dapat Penuhi Tenggat Penyerahan DPT

JAKARTA, JUMAT  - Departemen Luar Negeri RI belum dapat memenuhi tenggat waktu penyerahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 24 November ini. Pasalnya, kondisi dan respon WNI di tiap-tiap perwakilan di luar negeri tak sama menyebabkan keterlambatan penyerahan dokumen. Hal itu dikatakan Juru Bicara Deplu RI Teuku Faizasyah di kompleks Deplu RI, Jl Pejambon, Jakarta, Jumat (21/11).

"Untuk perwakilan dimana WNI kita hanya sedikit memang sudah menyerahkan data DPT sejak awal dan memenuhi target waktu, tetapi untuk perwakilan dimana WNI kita lebih besar masih agak seret. Ini dimaklumi karena kondisi tiap negara itu berbeda termasuk respon WNI yang terlambat maka kita telah aktif memastikan mereka terdaftar," ujar Faiza.

Ia mengatakan Deplu juga telah mengkomunikasikan indikasi awal keterlambatan penyerahan data ini ke KPU karena kondisi di lapangan seperti itu. "Kita di sini sudah melakukan rekap data tersebut berdasar negara, tetapi yang diserahkan ke KPU kan data keseluruhan pemilih di luar negeri. Nah, ini yang tengah kita komunikasikan ke KPU apakah data yang diserahkan semuanya atau data sementara yang masuk ke KPU," tutur Faiza.

Ia berharap sebelum tenggat waktu bisa memenuhi permintaan KPU karena bila menyerahkan data sementara DPT tentunya tidak merepresentasikan totalitas pemilih di luar negeri. "Memang dalam hal pemilihan di luar negeri, perlu fleksibilitas apakah aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk kondisi nasional dapat secara otomatis diberlakukan dalam konteks luar negeri," tegas Faiza.

Deplu menghimbau pada KPU agar ada fleksibilitas dalam hal pengumpulan data DPT luar negeri. "Tapi data masih terus masuk hingga kini mengenai angka pastinya belum ada, masih rekapan pre negara. Kita akan maksimal untuk memenuhi tenggat tanggal 24 tetapi dengan konsekuensi data pemilih belum final yang kita serahkan," pungkas Faiza.

Seperti dijadwalkan, data DPT luar negeri seharusnya diselesaikan pada 20 November di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan pada 22 November PPLN mengirim data tersebut ke Pokja Luar Negeri untuk diberikan ke KPU pada 23 November serta diumumkan 24 November.