LIMA,SABTU--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sudah saatnya kalangan bisnis dunia untuk tidak melupakan keberadaan masyarakat di sekitarnya, apalagi dalam kondisi krisis keuangan saat ini yang berdampak terhadap bertambahnya warga miskin.
"Ini adalah kenyataan bahwa globalisasi dan upaya menjalankan bisnis harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar kita. Ini harus bersifat partisipatif, melibatkan dan bisa mengurangi masyarakat miskin," kata Presiden saat menyampaikan pidatonya dalam forum APEC CEO di Gedung Departemen Pertahanan Lima, Peru, Jumat (21/11).
Presiden menjadi pembicara dalam diskusi panel bersama pimpinan utama Freeport McMoran Copper and Gold Richard Adkerson, pimpinan Alibaba grup Jack Ma, Kepala Riset dan Strategi Microsoft Corporation Craig Mundie serta moderator General Manajer Daewoo Asia Nick Reilly.
Pidato yang dibawakannya bertema "Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakadilan dan Kemiskinan: Tantangan Bagi Negara Berkembang APEC."
Menurut Presiden, tantangan untuk mencapai pertumbuhan, globalisasi, keadilan dan pengurangan kemiskinan semakin tidak mudah akibat terjadinya krisis keuangan dan resesi ekonomi ini.
"Ini akan menjadi tantangan yang mengerikan. Kita harus bisa keluar dari krisis dan mempertahankan tingkat pertumbuhan, tetapi kita juga harus menjaga kelompok masyarakat yang paling terkena dampak krisis ini," katanya.
Namun, Presiden menyatakan kepercayaannya bahwa kalangan bisnis memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban untuk membantu masyarakat dunia yang saat ini dilanda kesulitan.
Perusahaan minyak
Pada saat puncak krisis minyak dunia, lanjut Presiden, banyak negara penghasil minyak dan perusahaan minyak yang mendapatkan kekayaan sangat besar hampir mencapai 2,3 triliun dollar AS dalam setahun.
"Kekayaan sebesar itu seharusnya juga memunculkan kepekaan moral. Saya tidak setuju nasionalisasi, tetapi saya percaya dengan semboyan bahwa yang kuat harus membantu yang lemah dan yang bernasib baik harus bisa berguna untuk menegakkan semangat kepedulian dan solidaritas kemanusiaan," katanya.
Kebersamaan itu, lanjut Presiden, juga sangat dibutuhkan terkait isu kemiskinan yang karena dampak krisis keuangan ini dan melemahnya pertumbuhan ekonomi bisa semakin besar dan menjauhkan dari target MDGs 2015.
Bank Dunia lanjutnya, telah memperkirakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sebanyak satu persen bisa menambah orang miskin sebanyak 20 juta orang.
Presiden menjelaskan mengenai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia dengan banyak melibatkan program kepedulian sosial masyarakat.
"Dunia usaha dan pemerintah harus bekerja bareng dalam upaya ini. Pemerintah membutuhkan bantuan Anda dan kalian akan membuatnya berbeda," katanya.
Untuk itu, lanjut Presiden dalam kondisi krisis ini pemerintah juga harus tetap menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan ini berarti melanjutkan program perdagangan dan investasi sesuai dengan batas-batas reformasi struktural.
"Ini semua adalah komponen kunci dari program APEC yang tidak hanya harus dilanjutkan tetapi juga harus dipercepat. Krisis menyadarkan diperlukannya komitmen untuk melakukan reformasi itu, untuk mengurangi biaya di sektor usaha yang bisa memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil dan menengah," kata Presiden.
Forum APEC ke-16 akan memasuki pertemuan tingkat pemimpin negara pada Sabtu - Minggu (22 - 23/11) . Sebanyak 21 kepala negara dan kepala pemerintahan anggota APEC sudah berada di Lima saat ini.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang