Ekonomi Petani Sawit Rentan

MEDAN,MINGGU-Meski harga tandan buah segar berangsur membaik, petani sawit belum bergembira karena harga tandan buah segar masih di bawah harapan mereka. Saat ini perekonomian petani sawit masih rentan, sedangkan kalangan pengusaha yang khawatir akan situasi sangat labil ini meminta pemerintah mendorong industri hilir sawit.

Harga tandan buah segar (TBS) pekan lalu di beberapa tempat, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dilaporkan berangsur membaik, yakni Rp 570-Rp 750 per kilogram. Ini mendekati harga yang diharapkan petani, Rp 800 per kilogram. Sebelumnya harga TBS terperosok hingga Rp 300 per kilogram. Di beberapa tempat harganya bahkan sampai Rp 150 per kilogram.

Saat ini harga minyak sawit mentah alias CPO berdasarkan patokan di Medan masih Rp 5.160 per kilogram. Pengusaha berharap harga berada di atas Rp 6.000 per kilogram. Sebelum krisis terjadi, harga CPO mencapai Rp 11.000 per kilogram.

”Kami tidak ingin mengulangi kegagalan. Kejatuhan harga minyak sawit mentah membuat produksi kami menurun. Keuntungan menipis karena terpaksa menyimpan minyak sawit. Petani juga dirugikan karena harganya terus anjlok,” tutur Sekretaris I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting, Sabtu di Medan.

Secara umum, kondisi yang demikian memukul perekonomian di Sumatera, yang tahun 2008 memiliki luas kebun lebih dari 4,8 juta hektar atau lebih dari separuh (sekitar 60 persen) lahan nasional yang mencapai 7,1 juta hektar. Selebihnya, sekitar 40 persen, perkebunan sawit nasional berada di Pulau Kalimantan.

Pantauan Kompas, penurunan harga sawit telah memukul petani yang menghidupi 981.241 keluarga. Mereka masuk dalam kategori petani mandiri.

Para petani mandiri menerima harga yang lebih rendah ketimbang petani plasma karena hampir semua pabrik masih memprioritaskan TBS dari petani plasma mereka. Petani mandiri makin tidak beruntung ketika pabrik menolak TBS petani mandiri, dengan alasan tangki CPO di sejumlah pabrik sudah penuh.

Sekretaris Gapki Sumatera Barat Zulkarnaen mengakui, perusahaan masih mengutamakan membeli sawit dari petani plasma. Akibatnya, harga di tingkat petani mandiri masih di bawah harga pembelian petani plasma.

Menurut Zulkarnaen, harga TBS sekarang belum bisa memberikan penghasilan memadai bagi petani. Meski harga buruk, petani sawit tetap harus memanen karena buah yang dibiarkan di pohon justru akan merusak pohon dan mengundang hama.

Dampak

Dampak sosial akibat penurunan harga TBS setidaknya tergambar pada dua pekan lalu di Kompleks Mutiara, Pekanbaru, Riau. Seorang warga bernama Nurjani dilaporkan bunuh diri akibat depresi setelah usaha kebun sawit suaminya, Mashudi, jatuh merugi.

Semula Mashudi memiliki kebun 130 hektar. Ekonomi mereka mulai goyah ketika harga TBS turun. Mashudi sedikit demi sedikit menjual lahannya. ”Terakhir, kebun sawit mereka hanya tersisa 8 hektar dan itu pun sekarang sudah dijual,” kata Nurdin, warga setempat, menceritakan.

Ketua Gapki Sumatera Selatan Sumarjono Saragih mengatakan, sebanyak 95 perusahaan kelapa sawit di provinsi itu kini terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30.000 dari 100.000 buruh harian lepas yang ada. Sementara di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, PT Bangun Guna Jaya Agro diinformasikan sejak akhir Oktober lalu meliburkan 900 buruh harian lepasnya.

Padat karya

Di Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memastikan, terkait memburuknya perdagangan CPO, pihaknya telah mengajak pemerintah kota/kabupaten, khususnya sentra perkebunan sawit, untuk menggalakkan program padat karya bagi petani yang terimbas krisis. Program tersebut disinergikan dengan proyek di tingkat kabupaten dan kota sebagai program jangka pendek.

”Saya sudah meminta semua bupati/wali kota untuk menjalankan program padat karya demi membantu petani. Hal itu yang dapat kita lakukan secepatnya karena daya tahan petani hanya dua bulan. Setelah itu, tak mampu lagi membeli beras,” ujar Alex.

Pemerintah Provinsi Sumsel, kata Alex, juga akan berbicara dengan Bulog agar ada bantuan penyaluran beras murah untuk rakyat miskin, terutama di kabupaten yang petaninya dilanda krisis.

Untuk menjaga stabilitas perdagangan produk CPO dan turunannya, pemerintah dinilai perlu mendorong industri produk turunan CPO. Selama ini Indonesia sangat bergantung pada penjualan produk primer, yaitu berupa CPO saja. Dampaknya perubahan harga CPO di pasar dunia sekecil apa pun langsung memukul pengusaha dan petani.

Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, Basuki Wirjosentono, mengatakan, pemerintah mesti memberdayakan produk turunan CPO. Produk turunan ini bisa dimanfaatkan untuk bahan komestik, margarin, atau plastik ramah lingkungan, selain untuk minyak goreng.

Pemerintah perlu memikirkan hal ini karena sejak tahun 1970 pemerintah hanya mendorong perluasan kebun sawit tanpa mendorong pengembangan industri hilir. Secara nasional, pada tahun 1970 luas kebun sawit hanya 133.298 hektar dengan produksi CPO 48.763 ton, sedangkan tahun depan diperkirakan luas lahan akan mencapai 7,12 juta hektar dengan produksi 3,54 juta ton.

”Produk turunan ini banyak jenisnya. Sayangnya, pabrik kosmetik dan margarin di Indonesia masih mengimpor bahan baku mereka, padahal bahan dasar sudah tersedia di Indonesia,” katanya. (ART/WSI/SAH/MAR/NDY)