Jam Sekolah Maju, Perlu Uji Coba

Secara teori transportasi, memajukan jam masuk sekolah bisa dilihat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan. Dengan memajukan jam masuk sekolah maka jam aktivitas warga akan tersebar, tidak lagi menumpuk pada waktu bersamaan.
 
Dengan tersebarnya jam aktivitas warga, tingkat kepadatan lalu lintas di jalan raya pada pagi hari pun jadi terurai, tidak lagi terkonsentrasi pada jam-jam tertentu. Namun kebijakan memajukan jam sekolah itu perlu sosialisasi yang memadai serta diuji coba sebelum diberlakukan secara permanen.

Anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta, Tubagus Haryo Karbiyanto serta pengamat pendidikan dan transportasi Darmaningtyas, mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (24/11). Mereka diminta tanggapannya berkaitan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan memajukan jam masuk sekolah mulai 1 Januari 2009 ke pukul 06.30 dari selama ini pada pukul 07.00.

Pemprov DKI Jakarta berharap, dengan memajukan jam masuk sekolah, tingkat kemacetan, terutama pada pagi hari, bisa dikurangi. Namun rencana Pemprov itu telah menuai kecaman. Para pembaca Kompas.com, misalnya, dalam kolom komenter pada berita tentang rencana perubahan jam masuk sekolah itu pada hari Jumat (21/11), umumnya, menilai Pemprov DKI Jakarta hanya ingin cari gampang atas masalah kemacetan dengan mengorbakan anak-anak sekolah.

Darmaningtyas mengatakan, sebagai sebuah kebijakan baru, sebaiknya perubahan jam masuk itu diuji coba dulu selama enam bulan sampai satu tahun. Setelah itu dilihat apakah pengaruhnya terhadap tingkat kemacetan lalu lintas cukup signifikan atau tidak.

Ia mengatakan, sesungguhnya, masuk lebih pagi untuk anak sekolah akan lebih baik karena matahari belum terlalu panas, mereka juga masih lebih segar untuk mengikuti pelajaran. Kota Surabaya di Jawa Timur, kata dia, sudah sejak beberapa tahun lalu menerapkan kebijakan masuk sekolah lebih pagi. "Di Surabaya saya kira cukup berhasil. Di Singapura juga, anak-anak masuk sekolah lebih pagi," kata Darmaningtyas.

Sementara itu, Tubagus Haryo Karbiyanto mengatakan, secara teori rencana Pemprov itu tidak masalah. "Tapi memang perlu sosialisasi," katanya.

Ia menambahkan, kalau memang serius ingin mengatasi kemacetan, Pemprov juga semestinya membuat kebijakan yang lebih tegas untuk kantor-kantor swasta terkait jam masuk. "Jangan sifatnya hanya berupa imbauan. Kalau imbauan kan bisa diikuti bisa tidak," kata Tubagus. Dalam rencana yang dirancang Pemprov, jam masuk kantor swasta berbeda-beda berdasarkan wilayah. Namun penetapan jam masuk untuk kantor swasta ini hanya bersifat imbauan.