PHK Marak, Kriminalitas di Palembang Meningkat

PALEMBANG, SENIN -  Kasus kriminalitas di Palembang menunjukkan tren meningkat pasca maraknya kasus pemutusan hubungan kerja akibat krisis global. Hanya kurang dari sepekan, jajaran Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumsel berhasil menangkap 47 preman yang terlibat berbagai kasus kekerasan.

Wakil Kepala Direskrim Polda Sumsel AKBP Napoleon Bonaparte menyampaikan hal itu di sela-sela kegiatan gelar razia preman di Markas Polda Sumsel, Palembang, Senin ( 24/11). Semua preman yang terjaring dalam razia itu turut dihadirkan dalam jumpa pers dengan wartawan.

Menurut Napoleon, razia preman ini dilakukan di berbagai tempat publik, seperti terminal, pelabuhan, stasiun, dan sejumlah sudut kota yang tergolong rawan. Mereka ditangkap karena terbukti melakukan berbagai kasus kejahatan seperti penjambretan, perampokan, pencurian, pemalakan, dan lainnya.  

"Secara khusus, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi dari Kapolri dan Kapolda Sumsel terkait pemberantasan premanisme dan anarkisme," katanya.

Pascamaraknya PHK sebagai dampak dari krisis global, Napoleon mengingatkan masyarakat dan pemangku kepentingan agar waspada terhadap kemungkinan naiknya kasus kriminalitas. Fenomena ini sudah dibuktikan dengan cukup banyaknya preman yang terjaring, hanya dalam lima hari razia.

Sebelumnya, Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Ito Sumardi mengatakan hal senada. Dia sudah memperkirakan bahwa kasus kriminalitas di Sumatera Selatan bakal meningkat pascamaraknya PHK terhadap pekerja akibat krisis.

Akibatnya, lanjut Ito, akan muncul banyak penganggur baru. Jika tidak diarahkan dan diantisipasi dengan baik, maka mereka bisa dengan mudah terpengaruh hal negatif dan akhirnya nekad berbuat jahat.  

"Persoalan kesejahteraan dan perekonomian masih menjadi faktor dominan dari peningkatan kasus kriminal tersebut," ucap Ito.

Jenis preman
Selain menjaring preman yang melakukan kejahatan di jalan, Napoleon menegaskan polisi juga akan menindak tegas semua jenis premanisme, seperti preman tender dan preman sewaan untuk menagih hutang.

Preman tender ini biasanya beraksi di kantor dinas. Modusnya mengancam calon peserta tender agar tidak mengikuti tender tersebut dengan tujuan pihaknya bisa menang tender. Di sisi lain, orang yang dengan sengaja mengancam atau memaksa orang lain dalam persoalan hutang-piutang juga tergolong preman.

"Kami minta partisipasi publik untuk memberantas segala bentuk premanisme dari Sumatera Selatan," katanya.

Sebagai bentuk antisipasi, Ito menambahkan dia sudah mengajak dialog dan kerjasama sejumlah pemuka agama di Palembang. Dengan pendekatan dakwah dan pembinaan agama yang baik, maka kasus premanisme pasti bisa ditekan.