Kuwait Siap Bantu Pulangkan TKI Bermasalah

KUWAIT CITY, SENIN - Organisasi Tenaga Kerja Kuwait (Kuwait Union of Domestic Labor Offices, KUODLO) berjanji membantu pemulangan sekitar 380 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang saat ini ditampung di Kedutaan Besar RI di Kuwait.

"Kami siap membantu," kata Ketua  KUODLO Fadel Mohammed Al Sharaf dalam pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Kuwait City, Kuwait, Senin malam hingga Selasa dinihari.

KUODLO merupakan organisasi yang menghimpun agen penempatan tenaga kerja asing di Kuwait. Dalam pertemuan tersebut Jumhur yang didampingi Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Perlindungan Mardjono, Sekretaris Pertama Bidang Protokol dan Konsuler KBRI Kuwait dan Bahrain Dino Nurwahyudin, dan Atase Tenaga Kerja Wisantoro minta Fadel membantu menyelesaikan pemulangan TKI bermasalah.

Fadel yang juga memimpin perusahaan atau agen penempatan tenaga asing di Kuwait bernama Ashkanani mengatakan bahwa ia akan membantu KBRI untuk memulangkan TKI bermasalah.

"Kami bisa memulangkan mereka hingga tersisa 50 orang. Kalau perlu sisa mereka bisa ditampung di tempat saya sebelum dipulangkan," kata Fadel yang pernah memiliki balai latihan kerja calon TKI di kawasan Cikeas yang berlokasi dekat dengan kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengaku memiliki hubungan yang baik dengan pejabat dari berbagai instansi di pemerintahan Kuwait untuk memulangkan para TKI bermasalah. Bahkan, Fadel juga akan membantu para TKI bermasalah yang belum digaji oleh majikan mereka untuk bisa mendapat gaji.

Selain itu, Fadel juga akan membantu TKI bermasalah itu untuk mendapatkan asuransi. Sebelumnya dalam pertemuan Jumhur dan TKI bermasalah yang ditampung di KBRI, Dubes RI untuk Kuwait dan Bahrain mengatakan biaya untuk memberi makan para TKI yang ditampung itu mencapai sekitar Rp2 miliar per tahun.                    

Atase Tenaga Kerja Wisantoro menyebutkan permasalahan yang dihadapi TKI itu antara lain tidak betah karena majikan cerewet dan pekerjaan terlalu banyak, gaji tak dibayar, penganiayaan, perlakuan kasar, habis kontrak tidak dipulangkan, sakit, pelecehan seksual, dituduh mencuri, dan lain-lain.

Mereka belum bisa pulang ke tanah air karena tidak memiliki uang untuk membeli karcis pesawat, tidak ada paspor karena ditahan oleh bekas majikan, atau masa kerja yang belum berakhir sehingga pihak imigrasi Kuwait tidak mengizinkan mereka pulang.

Sebagian dari mereka telah menjalani masa penampungan di KBRI selama beberapa hari, minggu,  atau bulan tetapi ada di antara mereka yang telah berada di penampungan lebih dari satu tahun.

Wisantoro menyatakan bahwa penanganan TKI bermasalah itu menemui berbagai kendala seperti majikan yang tidak bersedia membayar gaji mereka, tidak bersedia datang ke KBRI untuk menyelesaikan masalah itu, atau pihak sponsor yang lepas tangan.

Sedangkan pemerintah Kuwait juga mengizinkan majikan "menjual" TKI kepada majikan lain sehingga mengakibatkan ada TKI yang memiliki banyak majikan dan tidak diketahui lagi siapa yang mesti bertanggungjawab untuk memulangkan para TKI tersebut.

Sementara TKI yang tersandung masalah kriminal dan pernah ditangkap oleh polisi Kuwait bukannya dideportasi tetapi malah dikembalikan ke KBRI. Fadel mengatakan pihaknya selain akan membantu memulangkan TKI bermasalah itu juga akan membantu penempatan dan perlindungan TKI untuk bekerja di Kuwait.

Ia berharap pemerintah Indonesia memberikan jenis bantuan apa yang bisa dilakukan KUODLO agar TKI mendapat jaminan perlindungan yang baik selama bekerja di Kuwait. Jumhur berharap Fadel dapat memberikan bantuan hukum, pelayanan berbasis teknologi informasi sehingga dapat diketahui majikan tempat TKI bekerja, membantu pelayanan asuransi, perjalanan atau transportasi, dan pusat layanan panggilan (call center).

Untuk itu, katanya, BNP2TKI dan KBRI di Kuwait akan menyampaikan surat resmi kepada Fadel mengenai ketentuan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.Jumhur berharap peran Fadel dan organisasi KUODLO yang dipimpinnya bisa membantu mengatasi TKI bermasalah.

"Dengan demikian KBRI di Kuwait tidak hanya mengurusi soal TKI bermasalah melainkan bisa beralih pada kegiatan mempromosikan dan membuka peluang pasar tenaga kerja seluas-luasnya di Kuwait," katanya.