Ngompol di Sidang, Bupati Lombar Dibantarkan

JAKARTA, RABU - Bupati Lombok Barat, Iskandar, akhirnya dibantarkan, setelah untuk ketiga kalinya ngompol di celana di depan persidangan. Selain itu, putusan ini juga diambil karena Bupati yang telah berusia 68 tahun tersebut memiliki ingatan yang buruk. Ini berarti, Iskandar akan dirawat dirumah sakit, tetapi lama perawatannya tidak dikurangkan dalam masa penanahanan.

Untuk itu, majelis hakim meminta jaksa penuntut umum untuk mengobservasi baik kondisi fisik maupun psikologis terdakwa. Majelis meminta jaksa penuntut umum untuk mengobservasinya di salah satu rumah sakit pemerintah.

"Setelah membaca dan mengamati persidangan selama ini, tentang kesehatan terdakwa dan menerima laporan penasihat hukum, dipandang perlu u melakukan observasi tentang kondisi fisik dan psikologis pengawalan dan pengawasan dari jaksa penuntut penuntut umum. Jika perlu dokter dan psikolog yang memeriksa akan kami hadirkan di persidangan. Sidang dilanjutkan setelah menunggu hasil observasi. Status terdakwa selama observasi akan dibantarkan," ujar Ketua Majelis Hakim, Gusrizal, Rabu (26/11).

Penasihat Hukum Iskandar, Haeri Parani, kelenjar saraf kliennya penuh dengan cairan. Oleh karena itu, memorinya terganggu. "Beliau sudah tiga kali kencing di celana. Majelis hakim melihat keadilan kondisi seperti ini. Layak tidak beliau disidangkan? Terkadang ditanya juga tidak nyambung," kata dia.

Menurut dia, selama ini pihaknya kesulitan untuk memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Oleh karena itu, tidak ada lagi nasihat hukum yang diberikan. Dia dan timnya hanya memberikan dukungan moril kepada pria beristri tiga itu. "Seperti ya, tabah, sabar, dukungan moral saja. Keadaannya sudah seperti ini sebelum beliau diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi," jelasnya.

Dia mengatakan kliennya 2 atau 3 minggu lalu pernah dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat selama delapan hari karena penyakitnya tersebut. Namun, JPU Adi Suharlis, menuturkan dirawatnya Iskandar pada saat itu tidak berhubungan dengan ingatan dan syaraf. "Satu minggu waktu itu karena ada gejala muntah-muntah di RSPP. Tapi bukan karena ini. Pada saat diperiksa di KPK, pertanyaan masih bisa dijawab dengan jelas. Dari penasihat hukumnya, memang dia punya riwayat kelenjar di leher. Parahnya baru saat di persidangan. Mungkin krn kondisi psikisnya," tuturnya.

JPU sendiri belum menentukan RS mana yang akan menangani terdakwa kasus dugaan korupsi di Lombok Barat itu. Menurut Adi, pihaknya akan melakukan observasi terlebih dahulu RS mana yang dapat menangani kasus tersebut.