SUN Tetap Jadi Agenda

JAKARTA, KAMIS - Pemerintah tetap mengagendakan penerbitan surat utang negara (SUN) baik domestik maupun internasional, meskipun sudah gencar mencari stand bay loan (pinjaman siaga) ke berbagai pihak asing.
    
"Meski ada fasilitas ini, pemerintah tetap mengagendakan penerbitan SUN baik di dalam negeri maupun luar negeri," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis (27/11).
    
Ia menyebutkan, pembiayaan defisit dalam APBN 2009 melalui penerbitan SUN netto sebesar Rp54,7 triliun. "Itu tetap diupayakan, tetap diprioritaskan penerbitan SUN," katanya.
    
Menurut dia, adanya pinjaman siaga itu akan berdampak positif kepada penerbitan SUN. Pinjaman siaga akan mendorong kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bisa mengamankan APBN 2009 sehingga tingkat resiko dan yield SUN menjadi kecil.
    
Mengenai pinjaman siaga, Rahmat menjelaskan, pemerintah dan DPR dalam APBN 2009 menyepakati perlunya pinjaman siaga untuk mengantisipasi kondisi krisis tahun depan yang berdampak pada sulitnya mendapatkan pendanaan dari pasar melalui penerbitan SUN.
    
"Pasal 23 UU tentang APBN 2009 merumuskan bahwa pemerintah dapat melakukan tindakan mengamankan APBN saat krisis terkait program-program penting seperti infrastruktur dan program prioritas lain yang tak dapat dikompromikan," katanya.
    
Rahmat mengakui, pemerintah sudah menyampaikan permintaan pinjaman siaga itu kepada pihak bilateral maupun multilateral seperti Jepang, Prancis, Australia, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
    
Mereka, lanjutnya, menyatakan antusias untuk membantu Indonesia, paling tidak dengan memberikan komitmen moral kepada Indonesia. "Berapa jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, belum bisa didisclose, tapi mereka antusias untuk membantu Indonesia," tegasnya.
   
Mengenai term and condition pinjaman siaga itu, Rahmat mengatakan, pemerintah menegosiasikan agar dari sisi cost dan risiko dapat ditekan. Sementara, tenornya cukup panjang.